Indonesia Punya Banyak Parpol, Jusuf Kalla Sarankan Ada Tiga Capres di Pemilu 2024

Jusuf Kalla menyarankan ada tiga calon presiden dan calon wakil  presiden yang akan bertarung di Pemilu 2024 mendatang. Hal itu mengingat kondisi partai politik di Indonesia yang banyak dan bisa menjalankan demokrasi lebih baik.

"Minimal tiga (capres-cawapres) itu baik saja. Kenyataannya dulu waktu saya (cawapres bersama capres SBY) lima, malah sangat baik pelaksanaannya," terang Wakil Presiden RI 2004-2009 dan 2014-2019, dikutip Minggu (7/5/2023).

Jusuf Kalla tak menampik bahwa masih ada gesekan antar pendukung saat periodenya bertarung sebagi calon wakil presiden. Namun hal itu lebih baik dibanding setelah eranya.

Ia mengingatkan memang dengan banyaknya opsi pilihan masyarakat memiliki kesempatan untuk mencari pemimpin yang terbaik. Namun dirinya menegaskan bahwa pelaksanaan pesta demokrasi rakyat tersebut harus berjalan baik.

"Ini demokrasi, kita di Indonesia, bukan di Amerika Serikat yang partainya hanya dua. Kita ada partai banyak, jadi kalau baik, tiga. Tapi ingat bukan jumlahnya (capres-cawapres), melainkan proses demokrasinya berjalan baik," terang dia.

Jusuf Kalla baru-baru ini bertemu dengan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar. Keduanya berencana membahas langkah politik ke depan.

"Kalau diskusinya belum sampai ke sana (capres dan cawapres). Tapi nanti kita komunikasi lagi, masih sebulan atau dua bulan yang akan datag. Kita tunggu proses politik ini, tentu dari komunikasi akan menentukan hasil akhirnya," terang Cak Imin sapaan akrabnya.

Muhaimin Iskandar menjadi tokoh yang rencananya diusung PKB maju sebagai capres di Pemilu 2024 mendatang. Meski begitu belum ada pendamping yang diumumkan jika Cak Imin maju dalam pertarungan tersebut.

Sejauh ini, PKB tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Gerindra. Terbaru, Golkar bergabung dalam KKIR, setelah Airlangga Hartarto bertemu dengan Muhaimin Iskandar pada Rabu (3/5/2023). [ANTARA]

Baca Juga: Jusuf Kalla Ungkap Aturan Ceramah di Indonesia Masih Longgar, Termasuk Mengkritik Pemerintah di Atas Mimbar: Di Arab Saudi 10 Tahun Penjara Itu