Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah dirinya membujuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjegal Anies Baswedan maju di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 menggunakan senjata kasus hukum. Ia juga sempat mendapatkan cerita keresahan KPK yang dilema saat mengusut adanya dugaan korupsi di balik penyelenggaraan ajang balap Formula E.
"Tetapi tidak ada kita minta melapor ke presiden ini harus dijegal, tidak ada sama sekali. Itu tafsiran publik saja. Nyatanya tidak (ada) apa-apa," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).
Kemudian Mahfud menceritakan ketika isu Anies bakal ditangkap KPK mencuat ke ranah publik. Menurutnya, KPK sempat merasa serba salah dalam mengusut dugaan korupsi penyelenggaraan ajang balap Formula E di era pemerintahan Anies.
KPK merasa bingung karena dianggap bakal menjegal Anies. Padahal pengusutan itu berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
"Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu ramai katanya ini menjegal Anies," ucapnya.
Kendati begitu, Mahfud menegaskan kepada KPK bahwa kalau mau menindak sekelas ketua partai, menteri atau siapapun untuk tidak mempertimbangkan sisi politik. Sebab, menurutnya, hukum akan otomatis kalah apabila menggunakan pertimbangan politik.
"Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik tidak usah tanya ke pemerintah. Itu kata saya kepada KPK," terangnya.
Berita Terkait
-
Santer Isu Reshuffle Kabinet, Mendag Zulhas Enggan Komentar: Saya Hanya Mengurusi Beras, Cabai, Telur dan Daging Ayam
-
'Jangan Recoki Capres-Cawapres Lain' Kader PKB Sentil Sandiaga Uno, Gegara Ngoceh Soal Perjanjian Prabowo-Anies?
-
Jokowi Panggil Bos Bulog, Minta Harga Beras Segera Turun
-
Anies Baswedan Peroleh Dukungan PKS, Penentuan Cawapres Diserahkan Kepadanya
-
Perjanjian Politik dengan Prabowo Dibongkar Sandiaga, Analis: Kalau Benar, Anies Bakal Dicap Kacang Lupa Kulitnya
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024