Ungkit Kecurangan Pemilu di Era Orba Suharto, Mahfud MD: Sekarang yang Curang Antarpartai, Bukan Pemerintah

Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menyebut jika kekinian memang masih banyak ditemukan soal kecurangan di Pemilu. Namun kecurangan itu tidak dilakukan oleh pemerintah, melainkan terjadi antarpartai.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam sambutannya di acara Simposium Nasional bertajuk 'Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama' di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).

Awalnya Mahfud menyampaikan, jika demokrasi kekinian sudah lebih baik ketimbang zaman orde baru. Hal itu ditandai dengan adanya lembaga independen seperti KPU dan Bawaslu.

"Kalau saya mengukur sekarang ini, pemilu kita sekarang lebih bagus dari zaman Orba. Pemilu kita sekarang lebih baik dan lebih bagus karena hal berikut. Satu ada penyelenggara pemilu yang independen," kata Mahfud.

Ia mengatakan, kekinian ada KPU yang merupakan lembaga yang tidak di bawah Presiden. Dulu di era orba penyelenggaraan pemilu ada di bawah Kemendagri dan pengawasan pemilu ada di Kejaksaan Agung.

"Ini dua-duanya di bawah presiden. Maka dulu tidak independen. Kalau sekarang tidak boleh. Kedua, ada Bawaslu. Kalau misalnya perselisihan di bawah menyangkut kedisiplinan penyelenggara pemilu, adukan ke bawaslu. Selesai," tuturnya.

Untuk itu, kata dia, kekinian sengketa pemilu tidak boleh di bawa ke pengadilan secara sembarang. Menurutnya, sengketa itu harus di bawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK.

Namun ia menyinggung kekinian masih ada kecurangan pada pemilu, namun kecurangan itu bukan dilakukan oleh pemerintah seperti era orde baru. Tetapi kecurangan terjadi antarpartai.

"Sekarang yang curang itu antarpartai, bukan pemerintah. Dahulu zaman Pak Harto yang curang itu Golkar dan militer dan birokrasi. Itu bersatu dulu disebutnya ABG, ABRI, birokrasi, dan Golkar," tuturnya.

Baca Juga: PDIP Bersama Tokoh Agama Deklarasi Pemilu Damai: Diskriminasi dan Politisasi Agama Bertentangan dengan Pancasila

"Sekarang ada MK, pak MK curang, tangkap saja hakimnya. Ini negara hukum. Sekarang ada pemantau independen juga. Relawan banyak. Boleh masuk ke setiap tps asal tidak menganggu pemilih. Ada survei, dulu zaman Soeharto Golkar enggak perlu survei, pasti menang," sambungnya.