Suara.com - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah membantah telah melakukan politik uang. Bantahan ini menyusul ramainya video pembagian amplop berlogo PDIP dan bergambar dirinya serta Bupati Sumenep Achmad Fauzi.
Said Abdullah yang merupakan Ketua DPP PDIP ini lantas menjelaskan duduk perkaranya. Said sendiri tidak membantah bahwa uang tunai itu memang berasal dari dirinya dan sejumlah kader PDIP. Kendati begitu, ia berujar pembagian uang bukan dalam rangka politik.
Said mengklaim, ia bersama para pengurus cabang PDI Perjuangan se-Madura membagikan sembako sebanyak 175 ribu yang ditujukan kepada warga miskin. Sembako itu dibagikan dalam masa reses, baik dalam bentuk sembako maupun uang tunai.
"Pada kesempatan ini saya juga perlu menjelaskan ke media massa, seperti di-framing oleh sebuah akun anonim di media sosial, kami membagikan uang ke warga Madura. Saya bersama para pengurus cabang PDI Perjuangan se Madura memang rutin membagikan sembako dan uang kepada warga fakir miskin. Uang itu saya niatkan sebagai zakat mal," kata Said dalam keterangannya, Senin (27/3/2023).
"Dan hal itu rutin saya lakukan setiap tahun sejak 2006 lalu. Bahkan jika ada rezeki berlebih, malah ingin rasanya kami berzakat lebih banyak menjangkau kaum fakir miskin” sambung Said.
Melalui keterangannya, diketahui zakat mal sebagaimana yang disebut Said itu dibagikan di Masjid Abdullah Sychan Baghraf, masjid yang diklaim didirikan secara gotong royong oleh Said.
Said menegaskan kembali tudingan politik uang yang ditujukan kepada dirinya tidak tepat.
“Jadi kalau itu dikesankan money politic tentu salah alamat," ucap Said.
Dia menyampaikan setiap reses, selaku anggota DPR tentu dirinya menerima uang reses. Uang reses itu yang kemudian dikatakan Said, ia bagikan sepenuhnya ke rakyat dalam bentuk bantuan sembako. Kata dia, pembagian itu bagian dari akuntabilitas publik yang harus dilakukan.
Baca Juga: Viral Hari Ini, Pengurus Masjid Membagikan Amplop Merah Berlogo PDIP di Sumenep, Hoaks?
"Sehingga saya kabarkan ke media juga. Di luar itu saya ini muslim, saya diwajibkan untuk zakat. Maka saya menunaikan zakat itu bersama kader-kader PDI Perjuangan se-Madura dan sekaligus mengajak para kepala desa yang pasti tahu sentra kemiskinan ekstrim warganya," beber Said.
Ia lantas menerangkan kenapa pembagian sembako dalam bentuk uang tunai itu dibagikan menggunakan amplop bergambar dan berlogo partai.
"Kenapa ada logo PDI Perjuangan? Sebab sebagian kader bergotong-royong dan itu juga diniatkan zakat mal. Kegiatan ini dibarengkan dengan pembagian sembako di atas. Dan kagiatan ini kami lakukan di luar masa kampanye yang diatur oleh KPU," kata Said.
"Jadi jangan digiring ke arah sana. Saya sangat paham apa yang harus kami patuhi sebagai caleg di masa kampanye. Jangankan masa kampanye, caleg saja saat ini belum ditetapkan oleh KPU," tandasnya.
Viral Bagi-bagi Amplop Berlogo PDIP Di Masjid
Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep yang juga Bupati Sumenep Achmad Fauzi dan MH Said Abdullah Ketua Banggar DPR RI dari PDIP diduga memberikan uang kepada jemaah tarawih.
Hal ini terlihat dari sebuah video yang beredar dari akun Twitter @Aiek_Spechless. Pada video itu ada seorang warga yang memberikan amplop berwarna merah terhadap jemaah.
Pada amplop ini terdapat gambar banteng kemudian dua muka dari politisi tersebut. Diduga isi dari amplop itu sebesar Rp 300 ribu.
"Katanya masjid tak boleh buat kegiatan politik ?! Lalu, yang dilakukan @PDI_Perjuangan ini apa namanya ?! Bagi-bagi amplop merah simbol PDIP isi Rp 300 ribu," tulis akun tersebut.
Warganet yang melihat video tersebut berkomentar beragam. Mereka menyatakan silahkan mengambil amplopnya tetapi jangan pilih suaranya.
"Ambil duitnya lupain partainya," cuit @alasxxx.
"Apa sudah izin ke @bawaslu_RI ? Tolong min di tanyai panitia nya utk bagi2 amplopnya ke semua masyarakat Indonesia dan dari mana sumber dananya," tanya akun @arminaxxx.
Berita Terkait
-
Viral Hari Ini, Pengurus Masjid Membagikan Amplop Merah Berlogo PDIP di Sumenep, Hoaks?
-
Viral Video Dua Pejabat PDIP Sumenep bagi Amplop Berisi Uang Rp300 di Masjid, Warganet Sentil Politisasi Agama
-
Niat Unggah Video Dekat dengan Rakyat, Ganjar Pranowo Justru Dicibir Soal Timnas Israel: Ora Usah Nggolek Rai Pak
-
2024 PDIP Bali Siap Geser Demokrat Dari Kursi Bupati Jembrana
-
PDIP akan Buka Ruang Dialog, Buntut Masalah dari BEM UI Yang Kritik dengan Puan Maharani Berbadan Tikus
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024