Suara.com - Presiden Joko Widodo meluruskan anggapan publik yang selama ini, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) merupakan koalisi yang dibentuk Jokowi. Ia menegaskan kisahnya tidak demikian.
Jokowi mengatakan, KIB bisa terbentuk dari hasil pertemuan ketiga ketua umum partai; Golkar, PAN, dan PPP. Adapun setelah ketiga ketum menyepakati pembentukan KIB, mereka kemudian bertemu dirinya selaku Presiden.
Pertemuan itu untuk meminta pendapat dan restu orang nomor satu di RI ihwal pembentukan KIB. Jokowi yang ditanya tentang pendapatnya menyoal KIB, lantas memberikan jawaban.
"Baru datang ke saya pak mohon restu. Kalau saya ditanya gitu, ya saya restui. Sebetulnya hanya gitu-gitu itu. Jadi bukan saya anu ya, bentuk KIB gini, nggak pernah," kata Jokowi dalam sambutan Silaturahmi Ramadan di DPP PAN, Minggu (2/4/2023).
Bukan cuma KIB, Jokowi mengatakan pembentukan Koalisi Gerindra-PKB yang diberi nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) juga sama halnya.
Mulanya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta pendapat Jokowi atas keinginammya untuk PKB berkoalisi dengan Gerindra.
"Gimana Pak, kalau ini Cak Imin, 'pak gimana kalau saya dengan Gerindra'. Ya saya baik-baik saja," kata Jokowi.
Mendengar keinginan dari PKB, Jokowi lantas menjadi jembatan informasi Cak Imin ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Terus saya, saya menyambungkan ke Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kelihatannya Cak Imin ingin gandengan dengan bapak, hanya gitu-gitu aja. Akhirnya sambung gitu lho," kata Jokowi.
Baca Juga: Sebut KIB dan Koalisi Gerindra-PKB Serasi, Jokowi: Lebur atau Tidak Terserah Ketum
Ia menegaskan peran dirinya hanya sebatas demikian dalam pembentukan koalisi. Tidak terlibat jauh apalagi ada di balik layar pembentukam KIB maupun KKIR.
"Tapi bukan karena saya, bukan karena saya. Terus nanti tapi di luarnya beda lagi. Mungkin Pak Prabowo yang sering," ujar Jokowi.
".... Ini sudah direstui oleh Presiden. Ya saya sih seneng-seneng saja," tandasnya.
Jangan Bawa-bawa Presiden
Jokowi menegaskan urusan mengenai Pilpres menjadi urusan partai politik atau gabungan partai politik. Tidak ada kaitannya dengan posisi dia sebagai presiden.
Jokowi menegaskan hal ini mengingat hal-hal terkair Pilpres selalu diikaitkan dengan presiden. Mulai dari pembentukan kolaisi hingga pemilihan siapa calon presiden yang diusung.
Berita Terkait
-
Kecantikan Istri Calon Menpora Dito Ariotedjo, Pernah Bikin Heboh karena Payudaranya Tersenggol Raffi Ahmad
-
NasDem Gak Diajak Silaturahmi Partai Politik Pendukung Jokowi, Willy Aditya: Dosa yang Disegerakan
-
Siapa Dito Ariotedjo? Digadang-gadang Jadi Menpora yang Dilantik Jokowi Hari Ini: Rekan Raffi Ahmad
-
Nasib 4 Pemuda Pontianak Usai Nekat Bakar Foto Jokowi-Puan Saat Demo UU Cipta Kerja
-
7 Fakta Menarik Dito Ariotedjo, Menteri Termuda yang Bakal Dilantik Presiden Jokowi Sebagai Menpora Sore Ini
Terpopuler
- 5 Bedak Viva Terbaik untuk Tutupi Flek Hitam, Harga Mulai Rp20 Ribuan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- Mulai Hari Ini! Sembako dan Minyak Goreng Diskon hingga 25 Persen di Super Indo
- 7 Rekomendasi Mobil Bekas Sekelas Brio untuk Keluarga Kecil
- Sabrina Chairunnisa Ingin Sepenuhnya Jadi IRT, tapi Syaratnya Tak Bisa Dipenuhi Deddy Corbuzier
Pilihan
-
Nasib Sial Mees Hilgers: Dihukum Tak Main, Kini Cedera Parah dan Absen Panjang
-
5 HP dengan Kamera Beresolusi Tinggi Paling Murah, Foto Jernih Minimal 50 MP
-
Terungkap! Ini Lokasi Pemakaman Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi
-
BREAKING NEWS! Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi Wafat
-
Harga Emas Turun Hari ini: Emas Galeri di Pegadaian Rp 2,3 Jutaan, Antam 'Kosong'
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024