Hal itu ditegaskan Aria untuk menampik anggapan bahwa PDIP ngotot ingin capres jika berkoalisi. Ia sekaligus merespons pernyataan Waketum Golkar Nurdin Halid yang memandang PDIP tidak perlu gabung koalisi besar jika mensyaratkan kursi capres untuk kadernya.
"Saya tidak ngerti, PDI ini 20 persen threshold-nya lolos. Bukan ngotot mengotot, kita ini bisa nyalonkan," kata Aria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/4/2023).
Menurt Aria, apabila koalisi besar memang memiliki capres dan cawapres yang sudah ditentukan maka tidak masalah untuk langsung melakukam deklarasi. PDIP menurut dia juga kan menghormatinya.
"Jadi saya menghargai untuk koalisi besar mau nyalonkan segera saja nyalonkan, deklarasi, jangan banyak ngomong. Karena syaa ini sudah sejak 1,5 tahun ngomongnya tentang kerja sama, kerja sama koalisi," kata Aria.
Padahal ditegaskan Wakil Ketua Komisi VI DPR ini, masalah kerja sama politik antarpartai masih sangat dinamis. Semua masih bisa berubah seiring berjalannya waktu ke depan.
Aria mengatakan sebelum ada pendaftaran secara resmi capres dan cawapres ke KPU, maka selama itu kerja sama politik yang ada saat ini masih dinamis.
"Koalisi yang paling bener adalah pada saat koalisi ditandatangani seluruh partai politik di form KPU dan diserahkan ke KPU, itu kerja sama yang paling bener sesuai dengan aturan ya. Di situ tidak ada koalisi formnya KPU itu, pengusungan partai politik. Pengusung parrai politik, nggak ada koalisi," tutur Aria.
Kendati begitu, Aria mengatakan ke depan PDIP tentu akan menjajaki kerja sama politik dalam menghadapi Pilpres 2024. Tetapi tentu kerja sama itu dilakukan dengan partai-partai yang memiliki kesamaan pandang.
"PDI Perjuangan saya yakin akan bekerja sama dengan seluruh partai politik, yang jelas bukan kalkulasi saja menang kalah, platform ideologinya sama," ujar Aria.
Baca Juga: Eks Ketum Demokrat Anas Urbaningrum Bebas, Tapi AHY Komentar Pun Ogah
Berita Terkait
-
Tak Kunjung Umumkan Capres-cawapres, PDIP Pilih Jaga Kondusifitas Politik
-
Tirakat Anies Baswedan Sejak Awal Ramadan Lalu Berakhir di Tegalsari Ponorogo
-
Mau dari NU atau Muhammadiyah, JK Sarankan Cawapres Ideal untuk Anies Miliki Kemampuan Ini
-
Tak Mau Koalisi Besar Hanya Ajukan Satu Paslon, Yusril PBB: Itu Masalah Buat Konstitusi
-
CEK FAKTA: Benarkah PDIP Blitar Deklarasikan Anies Baswedan Jadi Capres 2024?
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024