Suara.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mengisyaratkan bahwa partai-partai yang menjajaki Koalisi Besar bakal melakukan pertemuan kembali memanfaatkan momen halal bi halal hari raya Idul Fitri 2023.
"Iya pasca lebaran rencananya akan ada halal bi halal kebangsaan hehe. Ditunggu ya," kata Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga saat dihubungi, Senin (17/4/2023).
Kendati begitu, Viva belum membeberkan secara pasti pertemuan sekaligus halal bi halal Koalisi Besar atau Kebangsaan tersebut. Termasuk juga belum dijelaskan siapa yang akan menjadi tuan dalam pertemuan itu.
Sementara itu terpisah, Ketua DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno, mengatakan untuk penjajakan Koalisi Besar hingga kekinian masih terus berjalan. Koalisi Besar juga menurutnya masih terbuka bagi siapa pun yang akan bergabung.
"Koalisi besar terus berjalan, dan tidak menutup kemungkinan untuk siapapun bergabung. Kami juga tidak bergantung kepada siapa pun selain komunikasi yang intens dengan sesama pimpinan parpol," tuturnya.
Lebih lanjut, terkait dengan deklarasi Koalisi Besar, Dave mengatakan, Golkar sendiri akan mengikuti sebagai mana jadwal dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Pihaknya mengaku enggan tergesa-gesa dalam hal tersebut.
"Kita berjalan sesuai jadual dari KPU. Jadi jangan tergesa-gesa, agar tepat dengan waktunya," pungkasnya.
Bukan Tunggu PDIP
Sebelumnya, Viva Yoga, mengklaim bahwa Koalisi Besar belum dideklarasikan bukan menunggu partai politik tertentu termasuk PDIP. Tapi menurutnya, Koalisi Besar hanya menunggu lebih banyak titik temu sebelum diresmikan.
Baca Juga: PDIP Gelar Pertemuan Tertutup, Megawati Tegaskan Keputusan Pencapresan Adalah Wewenangnya
"Tidak menunggu siapa-siapa tapi menunggu lebih banyak lagi titik temu di antara lima parpol," kata Viva kepada wartawan dikutip Jumat (14/4/2023).
Titik temu yang dimaksud, kata dia, yakni untuk menyamakan frekuensi dan menyamakan persepsi. Terlebih masing-masing partai masih memiliki kepentingan, misalnya soal capres-cawapres.
"Dan nanti hasilnya pasangan calon yang akan kita usung adalah merupakan paslon yang secara kolektif hasil keputusan secara bersama," tuturnya.
Lebih lanjut, Viva mengatakan, PAN meyakini meski masing-masing partai masih punya kepentingannya sendiri, namun hal tersebut bisa diselesaikan lewat diskusi.
"Tapi bagi PAN meyakini kalau kepentingan subjektif parpol di taro di meja perundingan saya rasa akan ada jalan tengah titik temu sehingga proses penentuan calon bisa kolektif kolegial secara mufakat tidak voting," pungkasnya.
Berita Terkait
-
PDIP Masih Ngotot Usung Kadernya Jadi Capres, Golkar: Gabung Koalisi Saja Dulu, Baru Selanjutnya Dibahas
-
Golkar Tidak Lagi Jadi Magnet Jika Bergabung dengan Koalisi Besar, Menurut Pengamat Politik
-
Sebut Capres PDIP jadi Kunci Konsolidasi Partai Koalisi Besar, PAN Amini Ucapan Hasto: Peta Politik Masih Dinamis
-
PDIP Gelar Pertemuan Tertutup, Megawati Tegaskan Keputusan Pencapresan Adalah Wewenangnya
-
Hasto Sebut Konsolidasi Koalisi Berjalan Usai PDIP Umumkan Capres, Golkar: Kita Tak Bergantung Pada Siapa Pun
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024