Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan kalau partainya itu didominasi oleh rakyat. Oleh sebab itu, ia menilai tidak perlu apabila ada pihak yang teriak PDIP untuk tidak melakukan dominasi.
Hal itu disampaikan Hasto dalam menanggapi pernyataan partai lain dalam urusan Koalisi Besar menyebut PDIP sebaiknya tak perlu ngotot dalam dalam koalisi untuk sodorkan capres.
"Nah, kalau bagi PDIP yang mendominasi itu rakyat. Jadi bangsa yang begitu besar ini jangan didominasi sehingga ketika ada yang teriak PDIP jangan mendominasi itu suatu teriakan yang tidak perlu," kata Hasto ditemui saat melepas keberangkatan ribuan pemudik bareng PDIP di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (19/4/2023).
"Karena bagi PDIP yang mendominasi adalah rakyat, kedaulatan rakyat, itulah yang punya hak sepenuhnya untuk mendominasi, bukan elit," sambungnya.
Hasto menyebut soal pembentukan Koalisi Besar semua baru sebatas wacana saja. Sebabnya, wacana Koalisi Besar belum bisa dikerucutkan terkait dengan kesamaan platform dan sebagainya.
"Kerja sama besar itu kan masih dalam wacana. Jadi diskursus. Karena ini belum dikerucutkan pada platform yang akan diusung pada pemerintahan yang akan datang," ungkapnya.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan, soal koalisi politik baru bisa mengerucut ketika pasangan calon presiden dan wakil presiden diumumkan.
"Belum dikerucutkan pada siapa yang akan jadi capres dan cawapres dan bagaimana bentuk kerja sama itu dilakukan," pungkasnya.
Jangan Ngotot
Baca Juga: Lagi-Lagi! Puan Maharani Lempar Baju ke Warga, Rakyat Kesal sampai Sarankan Lempar Balik
Partai Amanat Nasional (PAN) menilai wajar keinginan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengincar kursi calon presiden (capres) seandainya memutuskan bergabung di Koalisi Besar.
Menurut Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, syarat tersebut lumrah, mengingat PDIP partai terbesar dan partai pemenang Pemilu 2019. Apalagi PDIP bisa mengusung sendiri capres dan cawapres.
"Bahwa PDIP mengajukan calon presiden sangat wajar karena dia kan partai terbesar dan bisa mengusung sendiri malah. Jadi itu sesuatu yang wajar-wajar saja," kata Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/4/2023).
Meski wajar, Yandri menekankam tentu semua itu perlu didudukan bersama melalui musyawarah. Termasuk mengenai penentuan capres di koalisi besar.
Menurutnya, PDIP tetap perlu melakukan musyawarah bersama dengan partai lain, apakah calon yang mereka ajukan nantinya diterima atau tidak.
"Nggak apa-apa PDIP begitu. Tapi nanti kalaupun PDIP mau gabung masuk di koalisi kebangsaan ya tentu kan akan ada musyawarah, apakah calon dari PDIP itu menjadi kesepakatan kan perlu dimusyawarahkan dulu," kata Yandri.
Berita Terkait
-
Baru Partai Gerindra dan Golkar yang Sepakat Bentuk Koalisi Besar, Partai Lain Gimana?
-
Meski Sempat Turun, Analis Melihat Elektabilitas Ganjar Pranowo Justru Berpeluang Naik Kembali
-
Ditawari PKS Maju Cawapres, Mahfud MD Beri Saran Begini
-
PKS Ngaku Girang Kalau Sandiaga Gabung, Siap Saingan dengan PPP?
-
Viral Video Megawati Soekarnoputri Disebut Gangguan Jiwa, Akun Pelaku Digeruduk Warganet
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024