Awal Mula Mencuatnya Isu Kontrak Politik Ganjar dengan PDIP Soal Penentuan Menteri

Suara.com - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo, disebut-sebut telah menandatangani kontrak politik dengan PDIP. Rumor ini merujuk pada penetapannya maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dalam kontrak itu disebut-sebut bahwa PDIP akan ikut menentukan menteri jika Ganjar terpilih menjadi presiden. 

Adapun awal mula beredarnya isu tersebut berasal dari cuitan politisi PSI, Ade Armando. Ditambah sebelumnya ada pernyataan 'Ganjar Petugas Partai' oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Namun, soal kontrak itu, Ganjar dan partai banteng pun membantahnya.

Cuitan Ade Armando Sebut Ada Kontrak Politik Soal Pos Kursi Menteri

Ade Armando yang kini tergabung dengan PSI, mencuit soal isu kontrak politik yang diteken Ganjar dan PDIP. Adapun isinya, kata dia, terkait penentuan menteri hingga posisi strategis lain yang akan dilakukan oleh PDIP. Ia pun lantas meminta klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan.

"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," cuit Ade pada akun Twitternya, Minggu (11/6/2023).

Megawato Sebut Ganjar Petugas Partai

Dalam deklarasi Ganjar sebagai bacapres PDIP pada 21 April lalu, Megawati mengatakan bahwa dipilihnya Gubernur Jawa Tengah itu bukan semata-mata untuk kepentingan partai. Meski begitu, ia berharap Ganjar bisa mengklaim dirinya sendiri sebagai petugas partai.

"Kalau saya milih orang itu bukan kepentingan PDIP saja, tapi kemaslahatan pemerintahan Indonesia. Jadi kalau pilih Pak Ganjar bukan (kepentingan PDIP), meskipun saya bilang ‘Awas kalau kamu tidak ngomong kader partai, petugas partai’. Sadar juga untung beliau nurut,” ucap Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Jumat (21/4/2023).

Baca Juga: CEK FAKTA: Bawaslu Ciduk Ganjar Pranowo Bagi-bagi Sembako Saat Kunjungan Kerja, Benarkah?

Sementara itu, Ganjar mengaku tidak keberatan disebut sebagai petugas partai. Baginya, istilah tersebut merupakan realitas yang akan dihadapi oleh semua kader jika ingin menduduki jabatan publik. Menurutnya, kader partai perlu menerima restu dari ketua umum.

"Sangat nyaman (disebut petugas partai). Kalau kita lihat orang berpartai, hampir semua partai, kalau tak ada tanda tangan dari ketum partai, dia tak akan bisa dapatkan jabatan publik. Mari kita baca konstitusi dan semua dari realitas," ujar Ganjar dalam wawancara dalam kanal Youtube milik Najwa Shihab.

Di sisi lain, Megawati mengaku kerap menerima beragam gangguan karena pernah menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai petugas partai. Ada yang menyebutnya tak memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDIP.

Padahal, jelas Mega, dalam amanat kongres PDIP, disebutkan bahwa setiap kader yang tengah menjabat di partai dan pemerintahan adalah petugas partai. Ia bahkan menyebut dirinya sendiri dengan istilah itu. Maka, menurutnya tak ada yang salah dengan julukan petugas partai.

Bantahan PDIP dan Ganjar

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah membantah isu Ganjar memilki kontrak politik dengan PDIP. Ia menegaskan bahwa satu-satunya yang disepakati dengan partai adalah soal menjalankan cita-cita perjuangan PDIP, yaitu menyejahterakan rakyat.