Suara.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) disebut-sebut telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi oleh KPK. Hal tersebut dianggap menjadi isyarat Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mendepak kader Partai NasDem dari Istana.
"Semacam kode keras Istana kepada Nasdem bahwa mereka sudah tak diterima di kabinet lagi," ujar Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro kepada Suara.com, Rabu (4/10/2023).
Menurut Agung, pengusutan SYL di kasus korupsi Kementerian Pertanian (Kementan) sangat bermuatan politis.
"Susah untuk tidak mengaitkan kasus yang menjerat Mentan SYL ini tak berkelindan dengan politik," kata Agung.
Agung mengambil contoh kasus yang menimpa eks Menkominfo, Johnny G Plate. Kasus itu mulai mencuat usai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres.
Tanda-tanda Jokowi ingin mengusir NasDem dari Istana terlihat juga, kata Agung, ketika menunjuk Budi Arie Setiadi sebagai pengganti Plate.
"Hal ini diperkuat menimbang pengganti Menkominfo bukan dari Nasdem melainkan berasal dari Ketua Projo," papar Agung.
Jika nantinya, benar SYL di-reshuffle dan penggantinya bukan dari kalangan NasDem, maka kode keras Jokowi itu akan semakin terlihat.
"Kelak seandainya reshuffle terjadi dan pengganti Mentan (SYL) bukan dari Nasdem, maka semakin terang bahwa Presiden Jokowi tak lagi menghendaki partai pimpinan Surya Paloh itu menjadi pembantunya (di kabinet)," jelasnya.
Jokowi Tanya Keberadaan SYL
Sebelumnya, Jokowi malah berbalik tanya soal kabar hilangnya SYL. Kepada siapa pun yang memiliki nomor teleponnya, Jokowi meminta untuk mencoba menghubungi Syahrul.
"Siapa yang kehilangan kontak? Siapa? Coba dikontak aja, bisa. Ada yang punya nomor teleponnya nggak? Coba dikontak," kata Jokowi usai menghadiri pembukaan Inacraft di Jakarta, Rabu (4/10/2023).
Sebagai Kepala Negara, dirinya merasa tidak perlu tahu secara detail di mana posisi menterinya.
"Ya, masa urusan posisi (menteri) di mana, presiden disuruh (harus) tahu. Kamu gimana?" terangnya.
SYL menjadi sorotan karena diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Mentan). Dugaan tersebut menguat usai KPK menggeledah rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
Berita Terkait
-
Sudah Beda Rumah, Kaesang Ngaku Tak Bahas Politik Apalagi Reshuffle dengan Jokowi
-
Viral di TikTok, Mentan Syahrul Sibuk Main HP Saat Kunker di Eropa
-
Jantung Pontjo Sutowo Berdetak Kencang, Jokowi Ambil Paksa Hotel Sultan
-
Jokowi Bantah Mentan SYL Hilang di Eropa: Beliau Memang Belum Pulang ke Indonesia
-
Isu Reshuffle Menguat Usai SYL 'Hilang' di Luar Negeri, NasDem Menjawab: Lebih Cepat Lebih Baik
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- 7 Sunscreen yang Wudhu Friendly: Cocok untuk Muslimah Usia 30-an, Aman Dipakai Seharian
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 23 Oktober 2025: Pemain 110-113, Gems, dan Poin Rank Up Menanti
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024