Suara.com - Presiden Jokowi tanggapi usulan agar dirinya menjadi Ketum PDI Perjuangan. Ia menegaskan, tidak berencana menjadi ketua parpol dan memilih untuk pensiun di Solo usai masa jabatannya sebagai presiden habis.
Uniknya, Jokowi justru mengusulkan agar generasi yang lebih muda memimpin PDIP daripada dirinya.
"Tersedia banyak kader muda. Ada Mbak Puan (Maharani), Mas Prananda (Prabowo)," tutur Jokowi, merujuk kepada dua anak dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Puan Maharani menjabat sebagai Ketua DPP PDIP, sementara Prananda menangani Bidang Ekonomi Kreatif di DPP PDIP untuk periode 2019-2024.
Jika usulan ini terwujud, PDIP semakin menahbiskan diri sebagai partai yang dikuasai keluarga Megawati. Hal ini pernah disinggung oleh pakar politik dari FH Universitas Andalas, Feri Amsari.
Menurut dia, partai politik di Indonesia bukanlah partai sejati karena beberapa hanya dikuasai oleh sekelompok orang atau bahkan keluarga satu trah.
Ia berpendapat, parpol di Indonesia mirip perusahaan keluarga yang diberi label sebagai partai. Oleh karena itu, dia menilai Megawati selaku Ketum PDIP dapat diibaratkan sebagai CEO, dan hal yang serupa berlaku untuk Pak Prabowo di Partai Gerindra.
Feri menyebut, pasca Reformasi tahun 1998, hampir semua aspek sistem pemerintahan telah diperbaiki dalam regulasi.
Sayangnya, hal ini tidak terjadi dalam sistem partai politik. Akibatnya, partai masih sangat tergantung pada figur sentral seperti ketua umum atau kelompok dominan di dalam partai.
Baca Juga: Jokowi Minta TNI Peka Hadapi Krisis Pangan Dunia: Ini Urusan Perut!
PDIP Fokus Pemilu
Wacana mengenai Jokowi sebagai Ketua Umum PDIP diusulkan oleh Guntur Soekarnoputra, putra sulung Presiden pertama RI, Soekarno, sekaligus kakak dari Megawati.
Selain menyuarakan Jokowi sebagai Ketua Umum, Guntur juga mengusulkan Megawati sebagai dewan pembina partai berlambang banteng hitam bermoncong putih tersebut.
Menyikapi hal ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa partai sedang fokus pada tujuan memenangi Pemilu 2024. Pergantian Ketua Umum PDIP baru akan diputuskan pada kongres yang direncanakan pada tahun 2025.
Dikutip dari Antara, Hasto juga mengatakan, keluarga Soekarno masih memiliki posisi kuat sebagai kandidat potensial untuk memimpin partai ke depan.
Dia meyakini bahwa PDIP membutuhkan figur yang memiliki pengaruh kuat dan koneksi dengan kader hingga tingkat bawah saat transisi pemerintahan di tahun 2024. Kriteria ini, menurut Hasto, masih dimiliki oleh Megawati dan keluarganya.
Berita Terkait
-
Jokowi Singgung Pemilu 2024 di HUT TNI ke-78: Jaga Netralitas!
-
Mentan Syahrul Yasin Limpo Mundur dari Kabinet? Jokowi: Jangan Berandai-andai Dong!
-
Kabar Mentan SYL Disuruh Menghadap ke Istana Hari Ini, Jokowi Malah Belum Tahu: Tanyakan Setneg!
-
Jokowi Jawab Usulan Gantikan Megawati Jadi Ketum PDIP: Saya Mau Pensiun
-
Jokowi Minta TNI Peka Hadapi Krisis Pangan Dunia: Ini Urusan Perut!
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024