Suara.com - Partai Demokrat diimbau tak salah langkah dalam menyikapi adanya tawaran untuk masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden RI Jokowi.
Hal itu disampaikan oleh Analis Politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.
Menurutnya, Demokrat bisa saja blunder memilih bergabung dengan pemerintah. Jika itu dilakukan, maka bisa saja para pemilih partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu menjauh.
"Ini memang tahun politik jangan sampai pilihan Demokrat gabung ke pemerintah justru blunder yang menjauhkan Demokrat dengan pemilihnya," kata Adi saat dihubungi, Jumat (6/10/2023).
Hal itu disampaikan Adi usai ditanya mengenai desas-desus Demokrat ditawari masuk dalam kabinet pemerintah usai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu Presiden Jokowi. Apalagi kekinian ada menteri yang terbelit kasus hukum korupsi.
Menurutnya, Demokrat harus menghitung untung ruginya sebelum memutuskan bergabung dengan pemerintah.
"Problemnya, apa demokrat sudah menghitung dampak plus minusnya gabung Jokowi mengingat basis pemilih Demokrat selama ini sangat anti Jokowi," tuturnya.
Di sisi lain, kata dia, kalau pun ada tawaran untuk bergabung, harus ada daya tarik yang saling menguntungkan dari adanya tawaran tersebut.
"Harus ada mutual interesting. Jika betul ditawari masuk kabinet dan SBY tertarik join, pasti jadi ini barang. Tapi kalau cuma bertepuk sebelah tangan tentunya susah. Misalnya kalau cuma Demokrat berharap masuk tapi tak ditawari itu sulit," ujarnya.
Baca Juga: Penampakan Langka SBY Pakai Seragam TNI, Warganet Takjub: Age Like Fine Wine
"Atau sebaliknya jika hanya ditawari tapi demokrat tak minat juga rumit. Kuncinya mutual interesting," sambungnya.
Pertemuan SBY-Jokowi
Sebelumnya Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor pada Senin (2/10/2023) tidak membahas mengenai reshuffle kabinet. Menurutnya, pertemuan itu hanya dalam rangka silaturahmi.
"Tak ada hubungannya antara silaturahmi kebangsaan ini dengan isu reshuffle yang tengah berkembang," ucap Kamhar kepada Suara.com, Selasa (3/10/2023).
Meski begitu, Kamhar sendiri belum mengetahui secara rinci isi pertemuan SBY dan Jokowi.
Meski demikian Demokrat berharap, pertemuan itu dapat membuat dinamika politik Tanah Air menjadi lebih sejuk.
Berita Terkait
-
Nusron Wahid Prediksi Demokrat Masuk Barisan Pemerintah: 2019 Mau Dukung Jokowi, Tapi Ditolak PDIP
-
Sejarah Hubungan 'Spesial' Prabowo dan SBY, Dulu Bersaing Sekarang Karib
-
Penampakan Langka SBY Pakai Seragam TNI, Warganet Takjub: Age Like Fine Wine
-
Angelina Sondakh Bersihkan Septic Tank dan Got di Penjara: Mending Kita Terlihat Kotor dan Nista
-
Diam-diam, Jokowi Sudah Tawarkan Kursi Menteri untuk Demokrat di Kabinet Sebelum Bertemu SBY
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024