Pasal 7 UUD 1945 Mengatur Masa Jabatan Presiden RI

Suara.com - Tersebar isu yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo ingin mejabat Presiden dalam tiga periode. Kabar ini bermula dari Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP, Adian Napitupulu yang dengan ringan membeberkan Jokowi ingin tiga periode. Mengenai hal ini, mari kita ingat kembali bunyi UU yang mengatur masa jabatan Presiden RI. 

Berdasarkan atusan UUD 1945, masa jabatan presiden dan wakil presiden Indonesia dibatasi maksimal sebanyak dua periode saja.

Lama jabatan dalam satu periode hanya lima tahun. Hal tersebut tertuang dalam UU yang mengatur masa jabatan Presiden, yakni Pasal 7 Undang-undang Dasar (UUD) 1945. 

Isu perpanjangan presiden sudah pernah muncul ke permukaan sebelumnya. Itu terjadi di medio tahun 2019, menjelang Pemilu tahun 2019.

Mengenai hal itu, kepada awak media Presiden Joko Widodo mengungkapkan kecurigaan atas kemunculan isu tersebut. Menurutnya ada tiga motif wacana itu muncul, pertama untuk menampar muka Presiden. Kedua, untuk mencari muka, dan ketiga untuk menjerumuskannya. 

Pada awal 2021, isu perpanjangan masa jabatan Presiden muncul lagi. Sekali lagi, Presiden ke 7 Indonesia, Jokowi menegaskan dirinya tidak berniat dan tidak punya minat untuk menjabat sebanyak 3 periode, sebagaimana bunyi amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, masa jabatan Presiden RI dibatasai hanya sebanyak dua periode. 

Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden

UU yang mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden itu adalah Undang-undang Dasar 1945 dan tertuang dalam pasal 7A. Bunyi Pasal 7 UUD 1945 berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. 

Selain mengatur masa jabatan, Pasal 7 UUD 1945 juga mengatur syarat dan ketentuan seorang Presiden dapat diberhentikan oleh MPR.

Baca Juga: Jokowi Belum Puas Bangun Jalan Tol, Ingin Samakan Seperti China

Hal itu tertuang dalam Pasal 7A UUD 1945, berbunyi, "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden."

Kontributor : Mutaya Saroh