Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta kepastian hukum terkait dugaan pemerasaan terhadap Syahrul Yasin Limpo yang menyeret namanya. Firli Bahuri menyebut dirinya sudah menjalani rangkaian penyidikan di Polda Metro Jaya.
"Saya dalam status sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak asasi atas kepastian hukum, meminta segera terbitnya keadilan tersebut, karena menunda keadilan adalah ketidakadilan," kata Firli dalam keterangannya yang diterima Suara.com, Jumat (17/11/2023).
Firli merinci rangkaian penyidikan yang telah dijalainya, di antaranya dua kali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian penggeledahan di dua tempat tinggalnya, serta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya yang sudah disita penyidik.
Selain itu, dia juga mengungkap pemeriksaan saksi, dikatakannya sebanyak 20 pegawai KPK turut dimintai keterangan dalam perkara dugaan pemerasan yang menyeret namanya.
Dia pun menegaskan kembali, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasaan.
"Saya Firli Bahuri menyatakan bahwa tidak pernah ada kegiatan memeras, gratifikasi dan suap. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Firli Bahuri, tidak ditemukan benda sitaan terkai penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI pada tahun 2020 sampai dengan 2023," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menilai permintaan kepastian hukum Firli tersebut menjadi paradoks.
Menurutnya, di KPK selama kepemimpinan Firli juga banyak kasus yang belum dituntaskan.
"Dia menuntut keadilan, bahwa keadilan yang tertunda bukan keadilan. Padahal saya tahu beberapa kasus di KPK banyak yang molor. Banyak yang mangkrak. Ada kasus yang 4 tahun juga belum selesai, ada. Dan Pak Firli tidak melakukan treatment untuk segera dituntaskan," tegasnya.
Baca Juga: Pengacara Tuding Media Dramatisir Aksi Firli Bahuri yang Tutupi Wajahnya Pakai Tas
"Jadi ini banyak kasus yang berkaitan dengan hal-hal pencucian uang juga tidak diungkap dengan jelas dan sebagainya. Jadi saya kira itu yang paradoks, Pak Firli mengatakan keadilan yang tertunda bukan keadilan, sementara di KPK sendiri selama 4 tahun ini banyak perkara-perkara yang mangkrak," sambungnya.
Berita Terkait
-
Pengacara Tuding Media Dramatisir Aksi Firli Bahuri yang Tutupi Wajahnya Pakai Tas
-
Firli Bahuri Ngumpet Tutup Wajah Pakai Tas Usai Diperiksa Polisi, Boyamin: Saya Tidak Bisa Bekata-Kata, Memalukan!
-
Firli Bahuri Keluhkan Kunci Mobilnya Disita Penyidik, Polda Metro Jaya: Dalam Rangka Kumpulkan Alat Bukti
-
Rapat Supervisi Bareng Polri, KPK Klaim Dukung Pengusutan Kasus Dugaan Pimpinan Peras SYL
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- 7 Sunscreen yang Wudhu Friendly: Cocok untuk Muslimah Usia 30-an, Aman Dipakai Seharian
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 23 Oktober 2025: Pemain 110-113, Gems, dan Poin Rank Up Menanti
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024