Suara.com - Ketua Umum Gerakan Desa Bersatu, Asri Anas mengungkap adanya salah satu calon presiden atau capres peserta Pilpres 2024 yang mencoba mendekati para kepala desa (Kades) agar mendapat dukungan.
Bahkan, capres tersebut dituding turut memberikan uang transportasi sebesar Rp1 juta kepada para Kades dalam sekali pertemuan.
Hal ini disampaikan Asri di sela acara silaturahmi nasional perangkat desa di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Minggu (19/11/2023).
"Mohon maaf, ada capres yang membiayai fasilitasi kepala desa, tranportasi Rp1 juta tiap satu pertemuan," kata Asri.
Asri tak menyebut siapa capres yang dimaksud. Namun menurutnya capres tersebut memberikan uang transportasi senilai Rp1 juta dengan kewajiban membuat video dukungan.
"Kalau teman-teman butuh video ada juga video. Dimana pendamping desa itu wajib, membuat video dukungan ke capres dan partai tentunya," katanya.
Undang Gibran
Dalam acara silaturahmi ini Gerakan Desa Bersatu turut mengundang Calon Wakil Presiden atau Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Namun hingga pukul 15.00 WIB putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut tak kunjung datang.
Pantauan Suara.com di lokasi telah hadir beberapa elite dari partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Prabowo-Gibran. Salah satunya Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.
Selain itu nampak pula Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Mochamad Iriawan alias Iwan Bule, Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade, Ketua Bapilu Partai Golkar Nusron Wahid, hingga aktivis 98 sekaligus mantan politikus PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko.
Kemudian juga hadir Ketua DPP Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Surta Wijaya.
Asri mengklaim hanya mengundang Gibran karena yang bersangkutan bersama Prabowo sebagai pasangan capres-cawapres yang dapat mengakomodir aspirasi para Kades.
Meski begitu, Asri menyatakan pihaknya tidak akan secara tegas mendeklarasika atau menyatakan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Sebab secara aturan Kades selaku aparatur sipil negera (ASN) dilarang.
"Tidak harus deklarasi lah. Teman-teman lebih tahu lah cara kerjanya," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Soroti Putusan Anwar Usman dkk, Penilaian Ganjar Pranowo soal Kinerja MK: Jeblok, Nilainya 5
-
Janji Manis Ganjar di Purwakarta: Kasih Akses Modal untuk Pelaku UMKM
-
Ajak 15 Ribu Kades Temui Gibran, Ketum Gerakan Desa Bersatu: Tidak Harus Deklarasi, Teman-teman Tahu Cara Kerjanya!
-
Sentil Ganjar Pranowo, Nikita Mirzani Langsung Disemprot Kader PDIP: Mending Kau Urus Anakmu
-
Menilik Keberuntungan Nomor Urut Capres dan Cawapres Pilpres 2024 Menurut Feng Shui, Siapa Ketiban Hoki?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024