Bikin Prabowo Keringetan, Ganjar: Bapak Bisa Bantu Ibu-ibu Temukan Makam Korban Aktivis 98?

Suara.com - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo melemparkan pertanyaan kepada capres nomor urut 2, Prabowo Subianto soal pelanggaran HAM masa lalu.

Ia bertanya kepada Prabowo, apakah dirinya bisa membantu menemukan makam para aktivis yang hilang pada Tragedi 1998.

Pertanyaan itu dilontarkan Ganjar dalam sesi debat capres di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Mulanya, Ganjar menanyakan perihal kasus pelanggaran HAM berat mulai dari Tragedi 1965, kasus penembakan misterius atau Petrus, penghilangan paksa 13 aktivis pada Tragedi 1998 hingga Tragedi Wamena.

"Di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah?" tanya Ganjar.

Lalu, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyinggung perihal rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPR RI terkait penyelesaian kasus HAM berat masa lalu itu.

Ada empat rekomendasi yang dikeluarkan DPR RI pada saat itu.

"Membentuk pengadilan Ad Hoc, menemukan 13 korban penghilangan paksa, memberikan kompensasi dan pemulihan, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan," terangnya.

Kemudian, Ganjar menanyakan kepada Prabowo, apakah akan membuat pengadilan HAM serta menyelesaikan rekomendasi DPR RI.

Baca Juga: Tegas! Prabowo: Saya Tidak Takut Punya Jabatan Mas Anies, Sorry, Sorry Ye...

"Kalau bapak ada di situ apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR?" tanya Ganjar.

Lalu pertanyaan kedua ialah mengenai 13 aktivis yang hilang pada Tragedi 1998.

"Di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah," terangnya.

Kemudian, Prabowo menilai kalau pertanyaan Ganjar soal hilangnya 13 aktivis itu tendesius.

"Masalah yang bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius Pak Ganjar," jawab Prabowo.

Kemudian, mantan Danjen Kopassus tersebut menerangkan kalau ada cawapres Mahfud MD yang mengurusi soal penyelesaian kasus HAM berat masa lalu karena menjabat sebagai menko polhukam.

"Wakil bapak yang mengurusi ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM, gak ada masalah."