Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai pernyataan sejumlah aktivis 1998 yang mendukung Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto menyesatkan.
Sebab, Menteri Pertahanan itu dianggap telah bersih dari segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
"Koalisi Masyarakat Sipil memandang, pernyataan sejumlah aktivis 1998 pendukung capres Prabowo Subianto tersebut menyesatkan, mengabaikan fakta dan bahkan benar-benar menyakiti korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia," ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Gufron Mabruri kepada wartawan, Selasa (12/12/2023).
Menurut Gufron, para aktivis itu telah menyampaikan dukungan yang serampangan dan gelap mata hanya demi kekuasaan.
Seharusnya, mereka mengedepankan nilai-nilai perjuangan demokrasi dan HAM, khususnya keberpihakan pada korban dan keluarga korban.
"Sungguh tidak pantas diucapkan oleh orang-orang yang mengklaim pernah menjadi aktivis perlawanan terhadap rezim otoriter Orde Baru," ucapnya.
Gufron mengatakan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, salah satunya kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997/1998 merupakan mandat dan agenda politik 1998.
Selama kasus-kasus tersebut belum diselesaikan secara tuntas, desakan dan tuntutan penyelesaiannya terus disuarakan dan tidak akan pernah surut.
"Adanya pernyataan yang menyatakan bahwa isu penculikan dan penghilangan paksa sebagai isu 5 tahunan secara nyata merupakan pelecehan terhadap perjuangan korban dan keluarga korban yang telah berjuang selama puluhan tahun dan tak kenal henti untuk mendapat keadilan atas peristiwa yang dialaminya," pungkasnya.
Baca Juga: Bicara soal Polusi Udara Jakarta di Debat Capres, Anies Tiba-tiba Disela Prabowo karena Bicara Ini
Berita Terkait
-
Prabowo Dicecar Pertanyaan soal Pelanggaran HAM, TKN Santai Anggap Itu Musiman
-
Apa Kata Gibran Usai Dampingi Prabowo Debat Lawan Ganjar dan Anies?
-
Yusril Bantu Prabowo Jawab Soal Pengadilan HAM Ad Hoc
-
Debat dengan Prabowo, Anies: Fenomena Ordal Merusak Tatanan Demokrasi di Indonesia
-
Disinggung Prabowo Soal Penyelesaian Kasus HAM, Mahfud: Saya yang Kerjakan, Sebelumnya Gak Ada
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024