Suara.com - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memastikan bakal melanjutkan program bantuan sosial (bansos) yang dijalankan pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Namun, Ganjar bakal ada sedikit penyempurnaan terkait penyaluran bansos, dengan membuat sistem Satu Data Indonesia, melalui program Satu Kartu Terpadu Indonesia atau KTP Sakti.
Pakar Hukum Tata Negara Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo mengatakan, KTP Sakti merupakan upaya untuk mewujudkan single number identity.
Dalam perspekstif sistem pemerintahan digital sebenarnya sudah dirumuskan dalam RUU Sistem Pemerintahan Digital.
Dengan menggunakan single indentity atau satu identitas, maka semua administrasi pemerintahan akan menjadi satu big data dengan mempergunakan super app yang canggih.
“Dalam konteks ini, UU Tentang Perlindungan Data juga sudah ada. Sehingga program KTP Sakti sebenarnya merupakan implementasi yang mendahului RUU Sistem Pemerintahan Digital,” kata Hestu saat dikonfirmasi, Selasa (19/12/2023).
“Namun dasar hukumnya masih tetap ada yakni Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” tambahnya.
Hestu sendiri mengaku, ikut menjadi anggota tim perancang RUU Sistem Pemerintahan Berbasis Digital ini mengatakan, dalam dunia e-government model pemerintahan berbasis digital sudah sampai pada tingkatan Governant 5.0. Sementara itu, saat ini Indonesia baru berada di tingkatan Governant 2.0.
“Jadi ide KTP Sakti memiliki jangkauan ke depan, menjadi solusi untuk mengejar Indonesia menuju Governance 5.0. KTP Sakti ini juga dapat dipergunakan untuk penyaluran dana bantuan termasuk identity BPJS dan lain-lainnya,” ungkapnya.
Baca Juga: Politisi Senior PDIP Sebut Prabowo Tidak Mengerti Narasi Besar Pembangunan Ekonomi Jokowi
Agar gagasan ini dapat terwujud, kata Hestu, diperlukan sinergitas lintas sektor dan lintas bidang. Bahkan, gagasan tersebut sejatinya memberikan ruang koordinasi antar kementerian dan lembaga (K/L) dalam melaksanakan berbagai program peningkatan kesejahteraan sebagai konsekuensi negara welfare state.
“Dengan satu data lewat single number identity maka seluruh bantuan akan tepat sasaran dan kontinyuitas bantuan akan tercatat secara sistem elektronik, yang pada akhirnya transparansi akuntabilitasnya terjamin,” jelasnya.
Dia mengatakan, dengan KTP Sakti yang didukung dengan fasilitas super app, seluruh aliran dana bansos dapat dipantau oleh rakyat yang melek digital.
“Di sinilah peran generasi emas yang cerdas di bidang teknologi informasi menjadi tulang punggungnya. Bansos tidak lagi mengalir melalui aktifitas musiman 5 tahunan demi elektoral. Melainkan ada kontinyuitas berkesinambungan,” katanya.
Sebaliknya, lanjut Hestu, bantuan sosial yang di luar program berdasar pada super apps akan mudah terpantau sebagai bentuk money politics, karena tidak masuk dalam sistem informasi bantuan sosial.
Seperti diketahui, Ganjar-Mahfud, memastikan melanjutkan program bansos. Program yang disetujui DPR dan telah dianggarkan di Kementrian Keuangan ini, ke depan akan disalurkan dengan lebih tepat sasaran dengan adanya KTP Sakti.
Dengan KTP Sakti, penyaluran bantuan apapun akan mudah diawasi. Sehingga, bantuan spasial, bantuan langsung tunai (BLT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan lain disalurkan dengan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Sebab, faktanya saat ini masih banyak ditemukan adanya penyalahgunaan bansos untuk kepentingan politik, mulai pilpres, pilkada, pileg, hingga pilkades. Padahal, program bansos menggunakan uang negara yang bersumber dari uang rakyat,
Program bansos yang menjadi hak masyarakat tidak mampu semestinya tidak diselewengkan sebagai barang 'dagangan' untuk kepentingan elektoral.
KTP Sakti dan Satu Data Indonesia, adalah bukti keberpihakan Ganjar-Mahfud terhadap masyarakat miskin. Program ini menjadi solusi atas keresahan masyarakat yang selama ini dipermainkan pejabat dan petugas di lapangan dalam hal penyaluran bansos.
Berita Terkait
-
Pakai Surjan Hitam, Ganjar Salami Pratikno Sembari Menunduk di Dies Natalis UGM ke-74
-
Istri Ganjar Atiqoh Janji Perluasan Kerja untuk Disabilitas
-
Kembangkan Desa Wisata di Jateng, Ganjar Pranowo Minta Kelompok Milenial Gencar Promosi di Medsos
-
Ganjar Disebut Main Aman di Debat Capres Perdana; Saya Berikan Edukasi Nyata
-
Bantah Isu Ganjar-Mahfud Tak Akan Lanjutkan Bansos Jokowi, TPN Pamer KTP Sakti
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024