Klaim Bukan Menuduh, Ternyata Ini Alasan Anies Tanya Perasaan Prabowo Soal Putusan MK Saat Debat Pilpres 2024

Suara.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengungkap alasan dirinya bertanya mengenai perasaan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres-cawapres dalam debat perdana Pilpres 2024 beberapa waktu lalu.

Anies menerangkan, Hakim Konstitusi yang memutus gugatan tersebut terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat.

"MKMK itu mengatakan ada pelanggaran kode etik berat," ujar Anies dalam forum Uji Gagasan di Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, Kamis (21/12/2023).

Anies mengklaim dirinya sama sekali tidak menuduh bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik hakim dalam putusan MK tersebut.

"Itu adalah putusan MKMK, jadi saya nggak nuduh, itu fakta," tutur Anies.

Oleh sebab itu, Anies sempat menanyakan perasaan Prabowo saat debat perdana capres.

"Karena itu, saya nggak bertanya tentang langkah, tapi saya bertanya perasaan mendengar itu," ucap Anies.

"Karena kita semua yang mendengar merasakan ada sesuatu yang tidak tepat," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Anies sempat melempar pertanyaan soal putusan MK yang kontoversial dan memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo. Pertanyaan itu disampaikan Anies dalam debat perdana capres pada (12/12/2023).

Baca Juga: Berbekal Hasil Kerja di Solo, TKN Sebut Tema Debat Cawapres Jadi Makanan Sehari-hari Gibran

"Bapak punya waktu sampai (tanggal) 13 sesudah bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika. Pertanyaan saya, apa perasaan bapak ketika mendengar ada pelanggaran etika di situ?" tanya Anies kepada Prabowo di KPU.

Mendengar pertanyaan Anies, Prabowo kemudian menjawab, tidak ada masalah dari putusan MK tersebut.

Hal tersebut diyakininya berdasarkan informasi yang diperoleh dari para pakar hukum.

Jawaban Prabowo

Kemudian, mantan Danjen Kopassus tersebut menegaskan kalau pelanggaran etika itu sepatutnya disinggung kepada pengambil keputusan.

"Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang," terangnya.