Suara.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menilai, pernyataan Muhaimin Iskandar yang sekarang menolak IKN menunjukkan pemahaman cawapres no. urut dua tersebut yang masih belum sempurna mengenai sejarah, konteks dan relevansi IKN sebagai agenda strategis nasional.
"Pemahaman beliau mungkin belum sempurna. Mungkin perlu diingatkan kembali bahwa sejarah dan konteks agenda IKN adalah sebuah antisipasi Indonesia terhadap pemerataan pertumbuhan dan kemajuan Indonesia. Ini adalah agenda strategis nasional yang tidak sepatutnya kita tarik-tarik ke ranah politik jangka pendek." kata Budiman Sudjatmiko kepada wartawan, Senin, (25/12/2023).
Pemindahan Ibukota Negara, lanjut Budiman, bukanlah sebuah gagasan yang baru muncul di era Presiden Jokowi. “Ini adalah amanat dan harapan berkelanjutan sejak presiden Soekarno dan selanjutnya. Namun baru baru Presiden Jokowi yang berani mewujudkan hal tersebut dengan rencana dan implementasi yang paling kongkrit,” jelasnya.
Karena merupakan amanat sejarah, Budiman menyayangkan tidak konsistennya Cak Imin dari yang awalnya mendukung IKN, berubah menjadi menolak saat kontestasi pemilihan presiden dilakukan. Evaluasi yang dilakukan yang dilakukan oleh Cak Imin disebut Budiman terlalu dini.
“Terlalu dini jika menyebut perubahan sikap tersebut sebagai hasil evaluasi. Jika ini tentang investasi, menurut data yang saya peroleh total investasi yang masuk ke IKN sudah lebih dari 40 triliun. Bahkan beberapa kelompok pengusaha Indonesia sudah secara nyata melakukan investasi di proyek-proyek strategis IKN,” terangnya.
“Jika ukurannya investasi asing, peminatnya juga sudah ada. Kalaupun belum kongkrit, kemungkinan ada alasan geoekonomi dan geopolitik yang sangat dinamis. Apalagi kita sedang melakukan Pemilu yang akan membuat investor jadi wait and see. Jadi ini bukan waktu yang tepat untuk evaluasi,” urainya.
Justru menurut Budiman, salah satu faktor penentu yang menjadi daya tarik investor adalah jika pemerintah dan kekuatan politik di Indonesia memiliki komitmen dan memperlihatkan keseriusannya dalam membangun IKN.
“Pemerintah dan semua kekuatan politik yang mendukung IKN di awal seharusnya berdiri dalam satu barisan. Kita harus terus percaya diri melanjutkan pembangunan IKN sesuai jadwal yang ditentukan. Keseriusan ini-lah yang akan menjadikan daya tarik investasi akan semakin kuat,” tuturnya.
Terkait dengan alasan skala prioritas yang lebih penting, dengan mencontohkan permasalahan di kota-kota sekitar IKN, seperti Balikpapan, Banjarmasin dan Pontianak yang harus lebih dahulu diprioritaskan, Budiman Sudjatmiko menilai argumentasi tersebut kurang valid. Menurut Budiman, proyek sebesar IKN malahan akan memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan kota-kota sekitarnya.
Baca Juga: Anies Baswedan Dianggap Pemenang Debat Capres Perdana, Begini Survei Indikator Politik Indonesia
"Argumentasi prioritas ini kurang valid. Bahkan masyarakat Kalimantan sendiri menyambut IKN karena memahami bahwa pembangunan IKN akan memicu aktivitas ekonomi yang semakin meningkat di sekitar kawasan tersebut. Terjadi pergerakan barang dan jasa yang lebih besar, dan akan mendorong anggaran pusat yang lebih besar, sehingga membuat pemerintah-pemerintah daerah di sekitar IKN mampu meningkatkan fasilitas dan layanan publik yang lebih baik," jelas Budiman.
Sebelumnya, Calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkap alasannya dulu mendukung pembangunan IKN Nusantara namun kini berputar haluan. Menurutnya, perubahan sikap itu setelah evaluasi, pihaknya yang menilai ada skala prioritas yang lebih utama dibandingkan dengan pembangunan IKN yang membutuhkan dana besar. Hal itu ia katakan merespons pernyataan Gibran saat debat cawapres yang menyebut dirinya tidak konsisten terhadap IKN.
Berita Terkait
-
Tanggapi Solo Bukan Gibran, Prbaowo: Mari Hadapi Demokrasi dengan Sejuk
-
Marak Karhutla, Anies: Perlu Libatkan Stakeholder dan Kelompok Setempat untuk Pencegahan
-
Percepat Internet di Indonesia, AMIN Siap Hadirkan Pinternet
-
Anies Dapat Aspirasi Berantas Sayuran Ilegal dari Perbatasan
-
Anies Tegaskan IKN Bukan Prioritas
Terpopuler
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- Amplop Raja Juli Menyusut SGD2.000, KPK Buka Peluang Periksa Ajudan hingga Kapolres Kuansing
- Contoh Teks Sambutan Ketua RT Malam Tirakatan 17 Agustus yang Singkat, dan Penuh Makna
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 4 Rice Cooker Mini Murah yang Cepat Matang dan Hemat Listrik Sesuai Review Pembeli
Pilihan
-
Prabowo: Ojol Sekarang Dapat 92 Persen Hasil Kerja, Pendapatannya Naik 3 Kali Lipat
-
Hadiri Sidang Tahunan, Intip Gaya Prabowo dan Gibran saat Tiba di Gedung Parlemen Senayan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
Terkini
-
Filosofi Baru Oscar Bruzon Mulai Menggila, Pemain Bhayangkara FC Dipaksa Beradaptasi
-
Polda DIY Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pembubaran Ibadah Gereja di Bantul
-
Puji Target Defisit Turun di RAPBN 2027, Habib Idrus Tetap Minta Keberpihakan pada Usaha Kecil
-
Ingin Setia: Debut Aziz Padurasta yang Meleburkan Reggae, Rock, dan Punk
-
Tren Botox Meningkat, Ini Pentingnya Memastikan Perawatan Dilakukan Sesuai Standar Medis
-
Sadar Kebijakan Tak Bisa Bahagiakan Semua Pihak, Rudy Susmanto Janji Terus Pembenahan di Bogor
-
Judi Online Kamboja Pakai Pulsa Buat Transaksi Rp890 M, 8 Markasnya Digerebek Bareskrim
-
Dasco Bicara Soal Rencana Dwikewarganegaraan Terbatas, Fasilitasi Diaspora Potensial
-
1.584 Personel Pasukan Gabungan Gelar Apel Kebangsaan di Bogor, Ada Apa?
-
Luruskan Pidato Prabowo, Mendikdasmen Jelaskan Soal Bahasa Asing Wajib Sejak SD