Suara.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menilai, pernyataan Muhaimin Iskandar yang sekarang menolak IKN menunjukkan pemahaman cawapres no. urut dua tersebut yang masih belum sempurna mengenai sejarah, konteks dan relevansi IKN sebagai agenda strategis nasional.
"Pemahaman beliau mungkin belum sempurna. Mungkin perlu diingatkan kembali bahwa sejarah dan konteks agenda IKN adalah sebuah antisipasi Indonesia terhadap pemerataan pertumbuhan dan kemajuan Indonesia. Ini adalah agenda strategis nasional yang tidak sepatutnya kita tarik-tarik ke ranah politik jangka pendek." kata Budiman Sudjatmiko kepada wartawan, Senin, (25/12/2023).
Pemindahan Ibukota Negara, lanjut Budiman, bukanlah sebuah gagasan yang baru muncul di era Presiden Jokowi. “Ini adalah amanat dan harapan berkelanjutan sejak presiden Soekarno dan selanjutnya. Namun baru baru Presiden Jokowi yang berani mewujudkan hal tersebut dengan rencana dan implementasi yang paling kongkrit,” jelasnya.
Karena merupakan amanat sejarah, Budiman menyayangkan tidak konsistennya Cak Imin dari yang awalnya mendukung IKN, berubah menjadi menolak saat kontestasi pemilihan presiden dilakukan. Evaluasi yang dilakukan yang dilakukan oleh Cak Imin disebut Budiman terlalu dini.
“Terlalu dini jika menyebut perubahan sikap tersebut sebagai hasil evaluasi. Jika ini tentang investasi, menurut data yang saya peroleh total investasi yang masuk ke IKN sudah lebih dari 40 triliun. Bahkan beberapa kelompok pengusaha Indonesia sudah secara nyata melakukan investasi di proyek-proyek strategis IKN,” terangnya.
“Jika ukurannya investasi asing, peminatnya juga sudah ada. Kalaupun belum kongkrit, kemungkinan ada alasan geoekonomi dan geopolitik yang sangat dinamis. Apalagi kita sedang melakukan Pemilu yang akan membuat investor jadi wait and see. Jadi ini bukan waktu yang tepat untuk evaluasi,” urainya.
Justru menurut Budiman, salah satu faktor penentu yang menjadi daya tarik investor adalah jika pemerintah dan kekuatan politik di Indonesia memiliki komitmen dan memperlihatkan keseriusannya dalam membangun IKN.
“Pemerintah dan semua kekuatan politik yang mendukung IKN di awal seharusnya berdiri dalam satu barisan. Kita harus terus percaya diri melanjutkan pembangunan IKN sesuai jadwal yang ditentukan. Keseriusan ini-lah yang akan menjadikan daya tarik investasi akan semakin kuat,” tuturnya.
Terkait dengan alasan skala prioritas yang lebih penting, dengan mencontohkan permasalahan di kota-kota sekitar IKN, seperti Balikpapan, Banjarmasin dan Pontianak yang harus lebih dahulu diprioritaskan, Budiman Sudjatmiko menilai argumentasi tersebut kurang valid. Menurut Budiman, proyek sebesar IKN malahan akan memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan kota-kota sekitarnya.
Baca Juga: Anies Baswedan Dianggap Pemenang Debat Capres Perdana, Begini Survei Indikator Politik Indonesia
"Argumentasi prioritas ini kurang valid. Bahkan masyarakat Kalimantan sendiri menyambut IKN karena memahami bahwa pembangunan IKN akan memicu aktivitas ekonomi yang semakin meningkat di sekitar kawasan tersebut. Terjadi pergerakan barang dan jasa yang lebih besar, dan akan mendorong anggaran pusat yang lebih besar, sehingga membuat pemerintah-pemerintah daerah di sekitar IKN mampu meningkatkan fasilitas dan layanan publik yang lebih baik," jelas Budiman.
Sebelumnya, Calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkap alasannya dulu mendukung pembangunan IKN Nusantara namun kini berputar haluan. Menurutnya, perubahan sikap itu setelah evaluasi, pihaknya yang menilai ada skala prioritas yang lebih utama dibandingkan dengan pembangunan IKN yang membutuhkan dana besar. Hal itu ia katakan merespons pernyataan Gibran saat debat cawapres yang menyebut dirinya tidak konsisten terhadap IKN.
Berita Terkait
-
Tanggapi Solo Bukan Gibran, Prbaowo: Mari Hadapi Demokrasi dengan Sejuk
-
Marak Karhutla, Anies: Perlu Libatkan Stakeholder dan Kelompok Setempat untuk Pencegahan
-
Percepat Internet di Indonesia, AMIN Siap Hadirkan Pinternet
-
Anies Dapat Aspirasi Berantas Sayuran Ilegal dari Perbatasan
-
Anies Tegaskan IKN Bukan Prioritas
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
-
Menkeu Purbaya Punya Utang Rp55 Triliun, Janji Lunas Oktober
-
Ngeri Tapi Nagih! Ini Lho Alasan Psikologis Kenapa Kita Doyan Banget Nonton Film Horor
-
Daftar 46 Taipan yang Disebut Borong Patriot Bond Danantara, Mulai Salim, Boy Thohir hingga Aguan
-
Pilih Gabung Klub Antah Berantah, Persis Solo Kena Tipu Eks Gelandang Persib?
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024