Suara.com - Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, ikut mengomentari adanya surat suara Pilpres 2024 yang sudah diterima lebih awal oleh salah seorang TKI di Taiwan.
Cak Imin mengatakan potensi terjadinya kecurangan tinggi terkait peristiwa tersebut. Sebab letak geografi Taiwan yang jauh dari Indonesia, sehingga minim pengawasan.
"Potensi kecurangan tinggi, karena banyak area luar yang jauh, arena luar negeri, area perbatasan, daerah terjauh, daerah terpencil, kemudian yang penduduk kecil potensi manipulasi," kata Cak Imin di Islamic Village, Kabupaten Tangerang, Raby (27/12/2023).
Pasca terjadinya peristiwa tersebut, Cak Imin mendorong Komisi II DPR dan Bawaslu lebih mengawasi tugas-tugas KPU. Ketua Umum PKB itu juga mengajak masyarakat ikut berpartisipasi melakukan pengawasan.
"Karena itu di DPR Komisi II harus mengawasi KPU. KPU harus mengawasi KPUD. Panwas mengawasi. Bawaslu mengawasi, rakyat turun tangan, gunakan kameramu untuk menjaga suara," ujar Cak Imin
Sebelumnya, unggahan viral di media sosial tentang seorang TKI di Taiwan telah mendapatkan surat suara untuk Pilpres 2024. TKI tersebut mendapatkan surat suara lebih awal dari jadwal pemilihan.
Dalam surat suara tersebut, terdapat foto ketiga pasangan calon yang terdiri Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud.
“TAIWAN, kita duluan nyoblos ya bestie, kalian udah ada yang dapat juga belum nih?” tulis keterangan dalam video tersebut.
Diketahui berdasarkan pengakuan dari pembuat video, surat suara tersebut dikirimkan langsung melalui pos ke alamat Pemilih.
Baca Juga: Cak Imin ke Relawan: kalau Tak Ada Kecurangan, Insyaallah Kita Menang Satu Putaran
Tanggapan KPU
Merespons hal tersebut, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa alasan pihaknya mengirim surat suara lebih cepat ke Taiwan untuk mengantisipasi Chinese New Year atau Tahun Baru China.
Sebab, PT Pos hanya bisa mengirimkan surat suara kembali pada tanggal 7 Februari atau seminggu lebih awal dari jadwal penerimaan surat suara yang terakhir.
"Berdasarkan pertimbangan tersebutlah, kemudian PPLN Taipei mengambil langkah untuk mengirimkan surat suara metode pos lebih awal," katanya di Kantor KPU RI, Selasa (26/12/2023).
Hasyim mengatakan, pihak PPLN Taipei tidak cukup cermat dalam mempertimbangkan ketentuan yang berada di dalam peraturan KPU nomor 25 taun 2023.
“Jadwal pengirimannya baru dimulai tanggal 2-11 januari 2024, yang mereka khawatirkan adalah soal pengiriman balik dari pemilih kepada PPLN. Sesungguhnya kalau dihitung masih ada waktu, karena apa, penghitungan surat suara yang metode pos itu masih bisa dihitung sampai hari terakhir surat suara yaitu tanggal 15 februari 2024 sebelum penghitungan suara ditutup," jelas Hasyim.
Berita Terkait
-
Ganjar-Mahfud Kalah Lagi di Hasil Survei Elektabilitas, Kali Ini di Posisi Buncit Riset CSIS
-
Minta Semua Dukung Anies, Saan Mustopa Tegaskan Tinggal Selangkah Lagi Kader HMI jadi Presiden
-
Tantang Buka-bukaan soal Dana Kampanye Diduga Janggal, Kubu AMIN: PPATK Jangan Suka Bikin Gaduh!
-
Ajak Rakyat Aklamasi Pilih Prabowo-Gibran, Kubu AMIN Sebut Ucapan Fahri Hamzah Aneh: Periksa Dulu Sebelum Bicara!
Terpopuler
- 7 Body Lotion di Indomaret untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Rawat Garis Penuaan
- 7 Rekomendasi Lipstik Transferproof untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp20 Ribuan
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 14 November: Ada Beckham 111, Magic Curve, dan Gems
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 6 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
-
Catatan Gila Charly van Oosterhout, Pemain Keturunan Indonesia di Ajax: 28 Laga 19 Gol
-
Daftar 611 Pinjol Ilegal Terbaru Update Satgas PASTI OJK: Ada Pindar Terkenal
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024