Suara.com - Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan angkat bicara soal kekhawatiran bila dirinya menjadi presiden maka izin konser akan dipersulit.
Menurut Anies, kekhawatiran itu muncul lantaran banyak pihak yang mencoba menjatuhkan citranya dengan cara menakut-nakuti.
Lebih lanjut, ia mencontohkan saat Pilkada DKI ada yang menyebut bahwa dirinya akan mempersulit perizinan membangun gereja.
"Kalau di masa kampaye banyak yang nakut-nakutin. Iya, zaman dulu di Jakarta juga gitu. Banyak sekali yang nakut-nakutin. Nanti kalau Anies jadi gubernur IMB rumah ibadah susah. Yang terjadi sebaliknya. Justru semuanya berhak mendapatkan IMB," ujar Anies dalam acara Resolusi Indonesia di Tennis Indoor Senayan, Jumat (5/1/2024).
Anies pun memastikan, tidak akan mempersulit gelaran konser bila terpilih menjadi presiden. Ia mengaku sudah memiliki rekam jejak mendukung berbagai kegiatan hiburan saat duduk di kursi DKI 1.
"Kami malah berharap, di Jakarta itu bikin Jakarta International Stadium dipakai Nidji konser di situ, Dewa konser di situ. Jakarta penuh dengan konser kemarin, kenapa jadi khawatir besok nggak ada konser?" ucapnya.
Namun, ia mengaku tidak ingin menghalangi pihak manapun yang ingin menyampaikan pendapat asalkan sesuai dengan aturan dan ketentuan. Namun, bukan berarti protes seperti yang dilakukan FPI terkait konser akan diikuti olehnya.
"Itu adalah hak dia mengungkapkan pendapatnya. Negara bukan melarang berdasarkan protes, negara melarang bila melanggar peraturan. Kebebasan dibolehkan, itu prinsip demokrasi," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengkritisi dukungan forum ijtimak ulama yang turut mendapatkan lampu hijau dari FPI kepada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
Baca Juga: Pasangan AMIN Kompak 'Roasting' Cawapres Jalur Paman, Cak Imin: Nggak Bahaya Ta?
Trubus mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kebiasaan lama FPI yang penuh kontroversi akan kembali muncul jika AMIN menang.
Kebiasaan Lama
Kebiasaan lama yang dimaksud yakni melakukan razia di tempat hiburan malam hingga menolak konser dengan alasan bertentangan dengan Syariat Islam. Cara ini disebut Trubus merupakan identitas FPI yang sebenarnya.
Kegiatan FPI yang menuai kontroversi itu, belakangan tak pernah dilakukan lantaran ditentang pemerintah saat ini. Hingga akhirnya, FPI dibubarkan lantaran tak diperpanjang izinnya.
"Ya kalau lihat rohnya atau jiwanya dari FPI itu sendiri yang sangat ketat dalam syariat Islam bisa jadi. Itu sangat mungkin. karena itu sudah menjadi identitas dari FPI sendiri," ujar Trubus saat dihubungi, Rabu (3/1/2024).
"Jadi sejenis konser-konser itu pasti dilarang karena itu bagian dari kemaksiatan dari adanya perilaku maksiat yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, itu menurut pemahaman mereka," ucapnya menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024