Suara.com - Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai pernyataan calon Presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan yang membandingkan kenaikan gaji di masa pemerintahan Mantan Wali Kota Solo tersebut dengan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pernyataan tersebut disampaikan saat Jokowi selesai meresmikan Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor di Depok, Jawa Barat (Jabar), Senin (8/1/2024). Dalam kesempatan itu, Jokowi mengemukakan persoalan kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri perlu pertimbangan yang matang.
Namun yang paling utama menurut Jokowi, pemerintah harus melihat kondisi fiskal.
"Situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikan atau tidak menaikan semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang," katanya kepada awak media.
Ia mengungkapkan ada beberapa persoalan yang terjadi dalam masa pemerintahannya, sehingga membutuhkan pertimbangan serta kalkulasi yang matang untuk menentukan keputusan menaikan gaji atau tidak.
"Kalau fiskal kita, dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin Covid-19, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan," ucapnya.
Meski begitu, Jokowi menekankan bahwa hal tersebut membutuhkan kalkulasi dan pertimbangan matang.
"Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang," ucapnya.
Sementara itu dalam debat ketiga capres yang berlansung pada Minggu (7/1/2024) malam di Istora Senayan, Jakarta, Capres Anies Baswedan mengungkapkan pada masa kepemimpinan SBY dalam dua periode kepemimpinannya, terjadi kenaikan gaji PNS, TNI/Polri hingga sembilan kali.
Baca Juga: Jawaban Jokowi Usai Dituduh Tak Pernah Naikkan Gaji PNS, TNI dan Polri
"Di era Pak SBY kenaikan gaji terjadi sembilan kali. Selama era ini (Pemerintahan Jokowi) hanya naik gaji tiga kali dan akan naik nanti tahun depan (2024) karena menjelang Pemilu mungkin naik gajinya," ucapnya saat debat.
Tak hanya itu, Anies juga mengatakan bahwa selama ini kesejahteraannya tidak dipikir dengan baik.
"Tapi di sisi lain kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- Perbedaan Eau De Parfum dan Eau De Toilette, Mana yang Sesuai Kebutuhanmu?
- 3 HP Murah dengan Kamera Underwater Rp2 Jutaan, Cocok Buat Foto dan Video dalam Air
Pilihan
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
Terkini
-
Proyek Hidrogen Dimulai Meski Harga Masih Mahal
-
Perbedaan Facial Wash dengan Facial Foam, Mana yang Paling Cocok untuk Tipe Kulitmu?
-
Terungkap! Ini Alasan Persija Perpanjang Kontrak Andritany Ardhiyasa
-
30 Tahun Kudatuli, Megawati Saksikan Kembali Jejak Kelam Demokrasi Lewat Pameran Arsip
-
Bandung Darurat Begal! Polisi Bolehkan Warga Melawan Pelaku di Jalanan, Ini Syaratnya
-
Review Every Monday Mabel: Ketika Truk Sampah Jadi Hal Terbaik di Dunia
-
Bukan Sekadar Publikasi, Riset Rp120 Miliar Australia-Indonesia Ini Wajib Selesaikan Masalah Rakyat
-
Apakah Face Mist Viva Bisa Jadi Setting Spray? Kenali Kandungan dan Fungsinya
-
Demi Menjawab Kebutuhan Masyarakat, DPR Pastikan Pembahasan RUU Tetap Berjalan Selama Reses
-
Rugikan Negara Rp9,1 Miliar, Oknum ASN Penetap Proyek RSUD Parung Dijebloskan ke Lapas