Suara.com - Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai pernyataan calon Presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan yang membandingkan kenaikan gaji di masa pemerintahan Mantan Wali Kota Solo tersebut dengan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pernyataan tersebut disampaikan saat Jokowi selesai meresmikan Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor di Depok, Jawa Barat (Jabar), Senin (8/1/2024). Dalam kesempatan itu, Jokowi mengemukakan persoalan kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri perlu pertimbangan yang matang.
Namun yang paling utama menurut Jokowi, pemerintah harus melihat kondisi fiskal.
"Situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikan atau tidak menaikan semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang," katanya kepada awak media.
Ia mengungkapkan ada beberapa persoalan yang terjadi dalam masa pemerintahannya, sehingga membutuhkan pertimbangan serta kalkulasi yang matang untuk menentukan keputusan menaikan gaji atau tidak.
"Kalau fiskal kita, dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin Covid-19, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan," ucapnya.
Meski begitu, Jokowi menekankan bahwa hal tersebut membutuhkan kalkulasi dan pertimbangan matang.
"Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang," ucapnya.
Sementara itu dalam debat ketiga capres yang berlansung pada Minggu (7/1/2024) malam di Istora Senayan, Jakarta, Capres Anies Baswedan mengungkapkan pada masa kepemimpinan SBY dalam dua periode kepemimpinannya, terjadi kenaikan gaji PNS, TNI/Polri hingga sembilan kali.
Baca Juga: Jawaban Jokowi Usai Dituduh Tak Pernah Naikkan Gaji PNS, TNI dan Polri
"Di era Pak SBY kenaikan gaji terjadi sembilan kali. Selama era ini (Pemerintahan Jokowi) hanya naik gaji tiga kali dan akan naik nanti tahun depan (2024) karena menjelang Pemilu mungkin naik gajinya," ucapnya saat debat.
Tak hanya itu, Anies juga mengatakan bahwa selama ini kesejahteraannya tidak dipikir dengan baik.
"Tapi di sisi lain kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
-
4 Anggota TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun, Jaksa Sebut Aksi Balas Dendam
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
-
KPK Gelar OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Jadi Operasi Ke-11 Sepanjang 2026
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024