Suara.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, menyoroti soal perubahan pengeluaran dana kampanye Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pemilu 2024 dari Rp180 ribu menjadi Rp24 miliar.
Lucius menilai bahwa tidak akan ada partai politik yang melaporkan pengularan dana kampanyenya secara jujur ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI.
"Saya pikir tidak akan ada partai yang jujur, untuk menyampaikan berapa sesungguhnya dana kampanye yang mereka gunakan sampai akhir nanti," kata Lucius ditemui di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin (15/1/2024).
Ia mengatakan, terkait laporan dana kampanye yang ada di KPU memang sifatnya masih awal dan masih bisa berubah.
"Dan hari ini kayanya mereka (PSI) sudah melaporkan angka sekitar 30 miliar kan. Dan saya kira bukan cuma PSI, hampir semua partai belum memberitahukan angka pasti terkait dengan berapa dana kampanye yang sudah mereka habiskan dari awal masa kampanye sampai dengan sekarang," tuturnya.
Di sisi lain, ia juga mengkritisi KPU RI sebagai penyelenggara pemilu tidak serius dalam akuntabilitas terutama soal dana kampanye partai. Menurutnya, hal itu yang membuat partai politik menjadi tidak jujur dalam melaporkan pengeluaran dana kampanyenya.
Untuk itu, soal PSI yang melaporkan dana pengeluaran kampanyenya sedikit di aqal tapi pada kenyataannya banyak sepanduk bertebaran di jalan, dan kekinian diubah, hal itu yang membuat PSI menjadi diragukan.
"Saya kira konsistensi PSI untuk menunjukan bahwa dia partai anak muda, dia partai yang sejak awal punya komitmen untuk memberantas korupsi, itu kemudian kita ragukan," ujarnya.
"Ketika untuk urusan dana kampanye dia tidak bisa mampu meyakinkan kita bahwa dia bisa akuntabel terkait dengan dana yang dikelolanya termasuk dengan dana kampanye. Saya kira itu," sambungnya.
Baca Juga: Kasus Bagi-bagi Uang Disetop, Begini Alasan Bawaslu Datangi Gus Miftah Bukan Dipanggil
Ubah Dana Pengeluaran
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024. LADK kali ini merupakan hasil perbaikan dari laporan yang pernah dirilis sebelumnya pada 7 Januari 2024 lalu.
Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, para parpol telah menyampaikan hasil revisi kepada pihaknya.
"Partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat pusat telah menyampaikan LADK Perbaikan kepada KPU RI melalui Sikadeka (Sistem Informasi dan Dana Kampanye," ujar Holik dalam keterangannya, Minggu (14/1/2024).
Perubahan laporan yang disampaikan kebanyakan parpol tidak terlalu signifikan dibandingkan sebelumnya. Rincian dana penerimaan dan pengeluaran hampir sama dari periode lalu.
Namun, hanya satu partai mengubah nilai dana kampanyenya dengan cukup signifikan, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Tag
Berita Terkait
-
PSI Revisi Laporan Pengeluaran Dana Kampanye ke KPU: dari Rp180 Ribu jadi Rp24 Miliar
-
Bela Anies yang Terus Disindir Habis oleh Prabowo, Said Didu: Kaset Kusut, Rakyat Tidak Sebodoh yang Anda Kira
-
Digadang-gadang Bakal Moncer, Sebaliknya Pengamat Justru Sebut Khofifah Tak Banyak Dongkrak Elektabilitas Prabowo
-
Ucapan 'Goblok' Prabowo Dibalas Anies: Tak Usah Menjelekkan Lawan Setelah Debat
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- 7 Rekomendasi Lipstik Mengandung SPF untuk Menutupi Bibir Hitam, Cocok Dipakai Sehari-hari
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Lipstik Halal dan Wudhu Friendly yang Aman Dipakai Sehari-hari, Harga Mulai Rp20 Ribuan
Pilihan
-
Jeje Koar-koar dan Bicara Omong Kosong, Eliano Reijnders Akhirnya Buka Suara
-
Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
-
Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
-
Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024