Suara.com - Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku telah mengajukan agar pejabat yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran negara hingga triliunan rupiah bisa mendapatkan pangkat bintang tiga.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta Selatan.
“Ada pejabat yang mengendalikan triliunan dalam kontrak-kontrak, pangkatnya sama dengan pejabat yang kerjanya rutin. Ini saya ajukan sudah 2-3 tahun untuk jabatannya dinaikkan. Mungkin tidak dari segi gaji, tapi segi penghormatan,” kata Prabowo, Rabu (17/1/2024) malam.
Namun, dia mengakui usulan agar pejabat-pejabat itu mendapatkan bintang tiga belum bisa diwujudkan karena persoalan birokrasi.
“Saya mau usulkan pejabat-pejabat di Kementerian Pertahanan yang mengendalikan anggaran begitu besar, diberi bintang tiga tapi sampai sekarang ya mungkin birokrasi dan sebagainya, masih belum tembus,” ujar Prabowo.
Pada kesempatan yang sama, Prabowo menjelaskan bahwa hal itu diperlukan lantaran pejabat yang bertanggungjawab mengelola anggaran besar disebut harus memiliki kualitas hidup yang baik.
Dengan begitu, Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai tindak pidana korupsi yang berpotensi dilakukan para pejabat bisa dicegah.
“Jadi, menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil-pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki,” tutur Menteri Pertahanan itu.
“Jadi, kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu. Saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya bukan negara miskin. Kita mampu, kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem,” tambah dia.
Baca Juga: Di Acara Paku Integritas KPK, Anies dan Prabowo Kembali Bersalaman
Berita Terkait
-
KPK Minta Komitmen Nyata, Pemenang Pilpres Harus Beri Sanksi Tegas ke Pejabat yang Tak Taat Lapor LHKPN
-
Aliansi Mahasiswa Jawa Timur Sambangi TKD Prabowo-Gibran: Kekuatan Besar Suara Pemuda
-
Di Hadapan Nawawi Cs, Anies Baswedan Bakal Revisi Undang-Undang KPK Jika Jadi Presiden
-
Di Hadapan Capres-Cawapres, Ketua KPK Paparkan Kondisi Pemberantasan Korupsi Stagnan
-
Di Acara Paku Integritas KPK, Anies dan Prabowo Kembali Bersalaman
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Mosi Tidak Percaya! Jajaran Wakasek dan Guru SMPN di Subang Mundur Massal
-
Lolos ke Final Usai Singkirkan Persija, Lucho Keluhkan Lapangan Dipta yang Keras dan Kering
-
Singkirkan Arema FC, Persebaya Tantang Persib di Final Piala Presiden 2026
-
Apa Itu Registration Ban FIFA? Ini Penyebab Klub Sriwijaya FC Bisa Dilarang Daftar Pemain
-
Jejak Kasus Haji Halim Ali, Dari Pengusaha Besar hingga Ahli Waris Kembalikan Rp127 Miliar
-
Modus Penimbun Pertalite Terbongkar, Isi BBM Berulang Pakai Barcode Berbeda di SPBU
-
Geger Temuan Mayat Mutilasi dalam Karung Beras di Pancoran Mas Depok
-
Jelang HUT ke-81 RI, Masjid Indonesia Pertama di Kanada Barat Resmi Berdiri
-
Diduga Bawa Kabur Kamera Rp200 Juta, DJ Wanita dan Suaminya Dipolisikan di Bogor
-
5 Perubahan Contact Center di Era Generative AI, Tak Lagi Sekadar Layanan Pengaduan