Suara.com - Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto mendukung adanya sanksi bagi pejabat publik yang tidak jujur dalam melaporkan LHKPN-nya. Hal itu disampaikan Prabowo dalam kesempatannya di acara Paku Integritas Capres-Cawapres dan KPK, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (17/1/2024).
“Seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan, karena itu saya dukung LHKPN ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN tidak jujur, semua kekayaan harus dilaporkan,” kata Prabowo.
Dengan strategi tersebut, Prabowo meyakini bahwa Indonesia bisa melompat jauh lebih tinggi menjadi negara maju melalui kehendak politik atau political will.
“Paling inti, pendekatan sistemik. Sesudah sistem diperbaiki dengan political will tindak sekerasnya yang menyimpang,” lanjut Prabowo.
Prabowo pun mengatakan adanya korupsi itu bisa menggagalkan Indonesia menuju negara maju.
“Korupsi bisa gagalkan Indonesia, tingkat meningkat jadi negara maju itu yang bisa kita capai, negara kita sangat kaya, potensial sangat-sangat mungkin melompat jadi negara yang hebat,” tutupnya.
Berita Terkait
-
Prabowo Ingin Gaji Pejabat di RI Naik, Tapi Tindak Sekerasnya Bila Korupsi
-
Nah Gitu Dong! Debat Boleh Panas, Prabowo Dan Anies Akhirnya Salaman Di Panggung Antikorupsi
-
Prabowo: Korupsi Merusak Kehidupan Bangsa, Bahayakan Keselamatan Negara
-
Titiek Soeharto Sendirian Hadiri Royal Weeding Pangeran Mateen: Pak Prabowo Kapan Dampingi?
-
Siap-siap Kalau Prabowo Jadi Presiden, Pejabat Tak Jujur Lapor LHKPN Bakal Disanksi: Semua Kekayaan Harus Dilaporkan!
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
-
Pengguna PLTS Atap Meningkat 18 Kali Lipat, PLN Buka Kouta Baru untuk 2026
-
Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024