Berkaca dari Debat Cawapres, Pengamat Nilai Tak Ada Gunanya Bicara Etika dengan Gibran

Suara.com - Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti soal berbagai gimik yang dilakukan oleh Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka saat debat keempat Cawapres. Ia menilai Gibran tak lagi memiliki etika dalam kontestasi politik ini.

Hal ini disebutnya menunjukan Gibran tak lagi bisa dinasihati soal etika.

"Bagaimana mungkin kita bicara etik kepada Gibran sementara etika besar dalam debat itupun dia terobos," ujar Ray kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).

Apalagi, Gibran disebutnya sudah menerobos etika dengan memanfaatkan pengubahan syarat menjadi Capres atau Cawapres yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan ini sudah cacat lantaran adanya pelanggaran etik yang dilakukan eks Ketua MK, Anwar Usman.

"Etika besar itu menyadari bahwa putusan MK yang dinyatakan cacat moral berat atau cacat etik berat tidak layak digunakan oleh Beliau, tetapi ternyata digunakan oleh Beliau," kata pengamat politik itu.

Ia menyebut Gibran bersikap tak beretika karena saat ini sedang di atas angin lantaran memiliki elektabilitas tertinggi. Padahal, dukungan besar ini didapatkan dari ayahnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

"Percuma kita bicara etika dengan Gibran. Saat ini dia dalam konteks sedang menang dengan elektabilitas yang tinggi maka muncul arogansi dengan kekuasaannya mereka melakukan kriminalisasi," tuturnya.

Munculnya arogansi tak beretika ini disebutnya memang sudah didukung dengan kondisi pemerintahan saat ini yang condong memihak Gibran. Karena itu, dalam debat Cawapres, Wali Kota Solo itu berulang kali menunjukkan gestur yang tak sesuai dengan adat ketimuran, yakni menjunjung tinggi etika dan sopan santun.

"Gaya yang dilakukan oleh Gibran adalah yang penting menyerang, yang penting ngomong. Soal benar atau tidak isinya tidak terlalu penting selama di dalam forum debat itu bisa disampaikan dengan lancar, dijawab apapun jawabannya, bagi Gibran itu selesai," pungkasnya.

Baca Juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu, Komarudin PDIP: Bangsa Bisa Runtuh