Suara.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengungkap adanya potensi kecurangan yang diduga dilakukan panitia pemilihan luar negeri atau PPLN di Malaysia.
Potensi kecurangan tersebut terkait 90 persen daftar pemilih tetap atau DPT yang tidak sesuai, hingga dugaan pencurian ribuan surat suara.
Baca Juga:
GKR Bendara Putri Sultan Jogja Jajan di Gerobak Angkringan, Tingkahnya Menjadi Sorotan Publik
Ada Sosok Ini Yang Punya Pengaruh Besar, Prabowo-Gibran Semakin Kuat di Bogor
Wakil Komandan Alpha TKN Prabowo-Gibran, Fritz Edward Siregar mengungkap hal tersebut berdasar informasi yang ditemukan dalam video yang beredar di media sosial.
"Kami menemukan ada video terkait dengan adanya informasi yang kami dapatkan terkait dugaan kecurangan Pemilu yang terjadi di Malaysia kemungkinan juga dapat terjadi di negara-negara lain," kata Fritz di Media Center TKN Prabowo-Gibran di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2024).
Dalam video berdurasi 1 menit 4 detik tersebut, kata Fritz, tergambarkan adanya beberapa dugaan peristiwa kecurangan yang mungkin dapat terjadi di Malaysia.
Baca Juga: Migrant CARE Klaim Temukan Pemilih yang Sudah Pulang ke Indonesia dalam DPTLN Johor Bahru
Pertama menyangkut temuan 90 persen data DPT yang diduga orang-orangnya sudah tidak lagi bekerja atau tinggal di Malaysia. Kedua, terkait upaya pencurian surat suara yang dilakukan PPLN Kuala Lumpur. Ketiga temuan 3.000 surat suara yang dikirim via pos ke satu alamat yang berjarak 100 meter dari salah satu PPLN Kuala Lumpur.
"Keempat kepolisian Malaysia mendapatkan pelaporan dari perusahaan Pos Malaysia terkait upaya penyogokan yang dilakukan oleh PPLN terhadap petugas pos agar 7.000 surat suara tidak usah dikirimkn melalui pos," ungkap Fritz.
"Berdasarkan video yang kita lihat bahwa adanya potensi kecurangan pemilu yang terjadi di .alaysia dan adanya potensi bahwa PPLN Malaysia tidak bekerja dengan profesional dan tidak memiliki integritas," imbuhnya.
Atas adanya temuan terkait potensi kecurangan tersebut, Fritz meminta KPU dan Bawaslu untuk mengusut dan menindaklanjutinya.
"Demi terwujudnya Pemilu yang jurdil dan azas yang berkeadilan maka dengan ini kami meminta seluruh pihak termasuk KPU dan Bawaslu untuk proaktif. Sekaligus untuk melakukan pengusutan terhadap kasus-kasus yang terjadi untuk mencegah berulangnya kasus serupa," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Lebih 'Sayang' Prabowo, Kaesang Ajak Warga Kota Malang Coblos Mulutnya Gibran
-
Anies Jawab soal Andai Tak Jadi Presiden, Netizen Minta Jangan Tiru Prabowo
-
Dilaporkan ke Bawaslu Kasus Pelanggaran Pemilu, Begini Reaksi Tom Lembong
-
Sebut Ribka Kini Dibidik KPK Imbas Kritik Keras Prabowo-Gibran, PDIP: Tiada Hujan, Tiada Angin Ciptakan Kriminalisasi
-
Migrant CARE Klaim Temukan Pemilih yang Sudah Pulang ke Indonesia dalam DPTLN Johor Bahru
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024