Suara.com - Migrant CARE mengeklaim telah menemukan data pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) Johor Bahru, Malaysia padahal mereka sudah kembali ke Indonesia.
Hal tersebut dilaporkan Migrant CARE kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan pelanggaran administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).
"Terdapat 22 orang dari DPTLN Johor Bahru, Malaysia bertuliskan alamat Indonesia yaitu Sumenep, Jawa Timur," kata Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).
Selain itu, dia juga mengaku pihaknya menemukan dua orang dalam DPTLN Johar Bahru yang beralamat di Jember, Jawa Timur.
"Terdapat 19 nama dalam data tertulis beralamat 'bercuti/rehat/pulang'," ujar Wahyu.
Pada kesempatan yang sama, Migrant CARE menyampaikan temuan 3.238 data ganda di Johar Bahru, Malaysia kepada Bawaslu.
"Pada DPTLN Johor Bahru, Malaysia, tim Migrant CARE menemukan sekitar 3.238 nama dengan alamat dan umur yang sama," tutur Wahyu.
"Artinya, pada DPTLN Johor Bahru PPLN mempublikasikan nama, umur, dan alamat masing-masing warga negara," tambah dia.
Dengan begitu, Wahyu menilai KPU tidak mempunyai satu standar baku bagaimana penetapan data DPTLN di masing-masing kota/negara.
Baca Juga: Ketua Bapanas: Penyaluran Bantuan Sudah Sejak Lama, Tak Berkaitan dengan Pemilu
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Bawaslu sebelumnya telah mengakui bahwa Malaysia menjadi salah satu negara dengan indeks kerawanan pemilu luar negeri paling tinggi.
Terlebih, Bawaslu juga telah menyampaikan bahwa pemungutan suara melalui metode pos dan kotak suara keliling (KSK) juga berpotensi menimbulkan kerawanan pelanggaran pemilu.
"Ternyata kerawanan ini hadir bukan hanya potensi dari pihak eksternal saja, namun juga dari aktor penyelenggara pemilu yang gagal memandu dan menyiapkan pemilu secara memadai," tandas Wahyu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Respons Ide 'Patungan Beli Hutan', DPR Sebut Itu 'Alarm' Bagi Pemerintah Supaya Evaluasi Kebijakan
-
Tinjau Lokasi Banjir Aceh, Menteri Ekraf Terima Keluhan Sanitasi Buruk yang 'Hantui' Pengungsi
-
Mensos Sebut Penggalang Donasi Tanpa Izin Terancam Sanksi Rp10 Ribu: Warisan UU Tahun 60-an
-
Komisi Reformasi Pertimbangkan Usulan Kapolri Dipilih Presiden Tanpa Persetujuan DPR
-
Ironi Hakordia, Silfester Matutina Si Manusia Kebal Hukum?
-
Mensos Sebut Donasi Bencana Boleh Disalurkan Dulu, Izin dan Laporan Menyusul
-
Usai dari Pakistan, Prabowo Lanjut Lawatan ke Moscow, Bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin
-
Tragedi Terra Drone: Kenapa 22 Karyawan Tewas? Mendagri Siapkan Solusi Aturan Baru
-
Solidaritas Nasional Menyala, Bantuan Kemanusiaan untuk Sumatra Tembus 500 Ton
-
Nestapa Korban Tewas di Kebakaran Kantor Drone, KemenPPPA Soroti Perlindungan Pekerja Hamil