Anies Baswedan: Negara Jangan Pelit Sama Guru

Suara.com - Calon presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyatakan negara jangan pelit terhadap guru di Indonesia. Hal ini dikatakan Anies dalam debat kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Awalnya, moderator menyampaikan pertanyaan bagaimana komitmen dan apa program paslon meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru dan dosen. Menanggapi hal ini, Anies menyampaikan negara harus melihat pengeluaran untuk pendidikan sebagai investasi.

"Dan kita memang harus melihat pengeluaran di bidang pendidikan jangan dipandang sebagai cost atau biaya. Tapi pandanglah sebagai investasi, oleh karena itu negara jangan pelit investasi di bidang pendidikan dan jangan pelit kita sama guru," kata Anies.

Anies menyampaikan jangan pernah negara memberikan dukungan yang minim mungkin buat guru.

"Berikan yang adil sehingga mereka bisa konsentrasi," ucapnya.

Anies pun bercerita mengenai kebijakannya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Dan kami cerita sedikit kebijakan di Jakarta, guru-guru Paud, mendapatkan hibah di Jakarta, kemudian guru-guru agama kita berikan bantuan," jelasnya.

"Semua guru dan dosen di Jakarta bebas PBB rumahnya, sebagai penghargaan negara buat mereka," sambungnya.

Oleh sebab itu, Anies meminta agar pemerintah memberi dukungan maksimal buat guru, dosen dan tenaga pendidik lainnya.

"Jadi kita berikan dukungan kepada guru dalam artian status, kemudian penghasilannya dan kehormatannya pandang ini sebagai investasi," jelasnya.

"Ketika republik ini didirikan 60-an anggota BPUPKI mereka adalah orang terdidik, privilege, tapi mereka mendirikan republik untuk semua, bukan untuk dirinya golongannya atau keluarganya," kata Anies.

Diketahui, debat terakhir ini mempertemukan tiga capres yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Adapun tema debat kelima yaitu kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan inklusi.

Sub tema dari tiga tema besar itu adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.