Minta RI Keluar dari BoP Bentukan Trump, Anies Singgung Pelopornya Melanggar Hukum Internasional

Suara.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melontarkan kritik tajam terhadap langkah diplomasi Indonesia di panggung global.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @aniesbaswedan, Anies mendesak agar pemerintah Indonesia segera menarik diri dari keikutsertaan dalam Board of Peace (BoP), sebuah dewan perdamaian yang dibentuk dan dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Desakan ini disampaikan Anies menyusul serangan militer yang diperintahkan oleh Presiden Trump, bersama Israel, terhadap Iran baru-baru ini.

Menurut Anies, keikutsertaan Indonesia di dalam forum tersebut justru mempertanyakan komitmen bangsa terhadap perdamaian dunia yang adil.

"Apakah ini benar-benar jalan untuk perdamaian yang adil, atau kita sedang ikut melegitimasi ketidakadilan yang selama ini kita kecam?" ujar Anies dalam unggahan Instagramnya, dikutip Jumat (6/3/2026).

Anies menyoroti ironi dari BoP tersebut. Meski secara tertulis menjanjikan perdamaian, ketuanya sendiri justru melakukan agresi militer yang menelan korban jiwa hingga tingkat kepala negara.

Lebih fatal lagi, kata Anies, serangan tersebut dilakukan tanpa adanya mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tanpa ancaman nyata, dan di tengah proses negosiasi yang sedang menunjukkan kemajuan.

"Bagaimana mungkin dewan perdamaian itu bisa tetap berjalan seolah tak terjadi apa-apa, ketika pelopornya sendiri melanggar hukum internasional di depan mata dunia," tegasnya.

Dalam unggahannya, Anies juga mengingatkan kembali tentang konstitusi Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, di mana Indonesia berjanji untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Baca Juga: Prabowo Buka Bersama Ulama di Istana, Dapat Saran Keluar dari BoP

Ia menekankan bahwa Indonesia, sebagai pelopor Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Gerakan Non-Blok, memiliki reputasi historis sebagai suara "Dunia Ketiga" yang selalu berani menuntut negara-negara besar untuk tunduk pada hukum internasional. Oleh karena itu, ia mengkritik keras pihak-pihak yang menyalah artikan prinsip politik luar negeri 'Bebas Aktif'.

"Bebas aktif bukan berarti asal ikut di semua meja. Bebas aktif adalah kewajiban memilih meja yang selaras dengan prinsip kita. Yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan. Bukan malah memberi karpet merah pada pelakunya," ujarnya.

Anies menilai bahwa momentum agresi ke Iran ini harus digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dengan keluar dari BoP.

Ia menyebut bahwa mundur dari dewan tersebut bukanlah bentuk sikap anti-perdamaian, melainkan bentuk kesetiaan pada nurani bangsa dan penolakan terhadap forum yang menutup mata atas pelanggaran hukum internasional.

Sebagai penutup, Anies melemparkan pertanyaan retoris yang menggugah kesadaran publik terkait warisan diplomasi Indonesia di mata dunia.

"Apakah kita rela menukar warisan The Spirit of Bandung dengan simbol keikutsertaan di sebuah dewan perdamaian yang bahkan tak sanggup menyandang namanya sendiri? Kita perlu pikirkan secara serius," ungkapnya.