Suara.com - Capres nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari tindakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang membagi bantuan sosial atau bansos di depan Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu.
Anies menilai Jokowi sebagai kepala negara semestinya dapat memberikan contoh yang baik. Sebab penyaluran bansos sudah semestinya dilakukan sesuai aturan bukan secara acak.
"Kalau pejabat yang lebih tinggi memberikan contoh secara acak, nanti pejabat yang di bawah bisa mengatakan 'oh kami juga bisa berikan secara acak wong yang di atas juga boleh kok'," kata Anies di Mataram, NTB, Selasa (6/2/2024).
Anies menjelaskan penyaluran bansos oleh camat dan lurah saja diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
"Dulu ketika kementerian dan pemerintah daerah membagi itu selalu diperiksa BPK, pemeriksaannya apakah tepat sasaran. Apakah bantuan yang diberikan sesuai dengan orang yang berhak," kata Anies.
"Nah kalau lurah camat dan seluruh aparat lain diharuskan bekerja membagi bansos sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan ya seharusnya pejabat lebih tinggi memberikan contoh," Anies menambahkan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut lantas menyinggung soal revolusi mental yang kerap digaungkan Jokowi.
"Kenapa karena bansos itu ada daftar penerimanya. Dan daftar penerima ini harus sesuai dengan daftar warga miskin yang berhak. Prinsip revolusi mental adalah pemimpin sebagai panutan pemimpin sebagai contoh nah itu kita laksanakan," ungkapnya.
Dikritik JK
Baca Juga: Profil Rektor Unika Soegijapranata, Ngaku Diminta Bikin Video Apresiasi Kinerja Jokowi
Sebelumnya mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) juga mengkritik tindakan Jokowi membagikan bansos di depan Istana Negara. Menurutnya tindakan tersebut sangat memalukan.
Hal tersebut disampaikan oleh JK usai menghadiri Konferensi Pers bersama para Tokoh Bangsa dan Organisasi Masyarakat untuk Pemilu 2024 yang Jurdil, di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis, (1/2/2024) lalu.
“Ini memalukan sekali. Kok Bansos dibagikan di depan istana,” kata JK kepada wartawan.
JK menyebut bagi-bagi bansos sudah bukan ranah dari presiden. Ia mencontohkan saat menjabat wakil presiden, distribusi bansos dibagikan melalui kantor pos.
“Lewat kantor pos itu sudah cukup. Bukan lagi presiden yang berdiri di depan Istana. Lagian yang lewat di depan istana adalah yang bermobil dan bermotor. Masa dikasih beras,” ujarnya.
“Sebaiknya jangan diulangi lagi. Memalukan sekali. Bisa saja media internasional tulis bahwa Indonesia sudah parah sampai presiden bagi-bagi beras depan istana,” imbuh JK mengingatkan.
Berita Terkait
-
Ahok Sebut Jokowi Dan Gibran Rakabuming Raka Tak Bisa Kerja?
-
Dokter Tirta Ungkap Alasan Simpel Dukung Anies Baswedan: Beliau Ga Anti Kritik!
-
Anies-Muhaimin Akan Setop Platform Merdeka Mengajar Jika Terpilih di Pilpres 2024
-
Profil Rektor Unika Soegijapranata, Ngaku Diminta Bikin Video Apresiasi Kinerja Jokowi
-
Fahri Hamzah: Wong Cilik Mengatakan Prabowo dan Jokowi Bersatu Berkah Bagi Kita
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024