Suara.com - Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran angkat bicara menanggapi soal adanya sejumlah polisi meminta Rektor memberikan testimoni terhadap kinerja Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.
Fadil membantah adanya hal tersebut. Namun, menurutnya, polisi tidak hanya kerap mendatangi rektor tapi juga tokoh-tokoh masyarakat, pemuda hingga agama.
"Polisi hampir setiap hari mendatangkan orang, bukan hanya rektor, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda ini barangkali karena yang didatangkan rektor saja kemudian ada momentum-momentum seperti itu kemudian menjadi sebuah perbincangan," kata Fadil ditemui di Lapangan Satlat Korbrimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (7/2/2024).
Menurutnya, adanya aksi tersebut menjadi ramai lantaran bertepatan dengan adanya kritik yang disampaikan sejumpah civitas pengguruan tinggi terhadap Jokowi.
"Tapi apapun itu akan kita tindak lanjuti secara objektif," tuturnya.
Baca Juga : Anies Beri Solusi di Tengah Aksi Demo Makzulkan Jokowi: Dengarkan Aspirasi, Lakukan Perubahan!
Di sisi lain, ia menyampaikan, kejadian yang ramai jadi perbincangan tersebut sudah dijawab dan dijelaskan juga oleh Kapolda Jawa Tengah.
"Kapolda di Jateng kan sudah menjawab, nanti silakan dikonfirmasi ke Polda Jateng seperti apa faktanya. Yang pasti kita pasti akan mengambil langkah yang objektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kan katanya itu yang akan kita buktikan nanti untuk dilihat pasti," pungkasnya.
Sebelumnya, cawapres nomor urut 03, Mahfud Md mengungkapkan dirinya mendapatkan laporan tentang adanya dugaan operasi untuk menekan rektor-rektor kampus yang belum menyatakan sikap dan mendeklarasikan untuk kebaikan bangsa demi membangun demokrasi yang bermartabat.
“Secara bersamaan muncul operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan, mereka diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda, untuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi baik,” katanya, saat dialog Tabrak Prof, di Yogyakarta, Senin (5/2/2024).
Mahfud menyebut, ada beberapa rektor perguruan tinggi membuat pernyataan seperti yang diminta oleh pihak yang melakukan operasi tersebut. Meski demikian, ada juga rektor yang jelas-jelas menolak, seperti rektor Universitas Soegijapranata di Semarang.
“Dia (rektor) mengatakan diminta untuk menyatakan untuk pemerintahan Jokowi baik, pemilu baik dan lain sebagainya, nah itu yang beredar,” ungkap Mahfud.
Mantan Menko Polhukam ini juga menyatakan intervensi kepada pihak kampus bisa saja terjadi. Namun, ia meminta agar pihak perguruan tinggi tidak perlu takut.
Saat ini, lanjut Mahfud, telah ada 59 perguruan tinggi yang akan menyatakan sikap untuk mengawal pemilu dan menyuarakan pemerintahan yang beretika. Menurutnya, semakin menekan perguruan tinggi, maka semakin bergelombang gerakan-gerakan tersebut.
Berita Terkait
-
Tiupkan Peluit Bahaya! Guru Besar, Dosen dan Mahasiswa UNJ Kompak Ultimatum Jokowi: Jangan Cawe-cawe Politik!
-
Ogah Ahoker Mikir Dirinya Dukung Prabowo, Ahok kepada Hasto: Bilang ke Ibu Saya Mau Keluar
-
Ambil Jalan Ksatria, Bambang Pacul Siap Lawan Presiden Jokowi Jika Berani Obok-obok Kandang Banteng
-
Pernah Puji Anies, Gambar Veronica Tan Disandingkan dengan Fery Farhati Menyala!
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024