Anies Beri Solusi di Tengah Aksi Demo Makzulkan Jokowi: Dengarkan Aspirasi, Lakukan Perubahan!

Suara.com - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mengomentari tentang aksi mahasiswa turun ke jalan karena menuntut Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk dimakzulkan. Anies menilai aksi tersebut merupakan bentuk kegelisahan hidup bernegara.

"Sebenarnya ungkapan-ungkapan seperti ini kegelisahan karena tata negara kita mulai terganggu," ucap Anies kepada wartawan di Cianjur, Jawa Barat dikutip Jumat (9/2/2024).

Oleh sebab itu, Anies menawarkan gagasan perubahan. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menyebut aspirasi dari para mahasiswa dan elemen kampus yang belakangan kerap melontarkan petisi harus didengar.

"Cinta menghormati aspirasi dari kampus aspirasi itu aspirasi non partisan kita hormati dan patut untuk didengar," kata Anies.

Sebagai informasi, mahasiswa dari berbagai kampus menggelar aksi menuntut pemakzulan Jokowi pada Rabu (7/2) lalu.

Mereka membakar alat peraga kampanye (APK) yang mereka lucuti sepanjang jalan Tugu Reformasi Universitas Trisakti hingga ke kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Selain itu, mahasiswa juga melakukan aksi bakar-bakaran di dekat Istana Kepresidenan.

Polisi hanya bisa menyaksikan aksi para mahasiswa ini tanpa bisa mencegahnya.

Dalam aksinya, para mahasiswa menyampaikan 4 tuntutan. Adapun keempat tuntutan yang akan disuarakan di antaranya yakni memakzulkan Jokowi.

Kemudian memboikot partai politik yang tidak mendukung pemakzulan Jokowi, kemudian mendesak agar para menteri untuk mundur dari kabinet pemerintahan kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Baca Juga: Ahok Tak Terima Dianggap Berkhianat ke Jokowi, Ungkap Megawati yang Jadi Aktor Utama di Pilgub DKI 2012

Terakhir, menyerukan protes di berbagai seluruh Indonesia sampai Presiden Joko Widodo dimakzulkan.

Kemudian ada 10 isu yang akan digaungkan oleh pihak mahasiswa, yakni tentang pemilu curang, korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian soal konflik agraria, monopoli sumber daya alam. Kerusakan lingkungan, pendidikan dan kesehatan mahal, serta kebebasan sipil. Keadilan ekonomi dan gender, kemudian kekerasan aparat, dan produk hukum bermasalah, juga menjadi isu yang akan disuarakan.