Suara.com - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) turut buka suara soal ramainya kritikan yang disampaikan para sivitas akademika dari sejumlah perguruan tinggi. Aptisi khawatir gerakan itu dipolitisasi.
Ketua Aptisi, Budi Djatmiko menyebut kampus merupakan ruang akademik yang seharusnya menjadi tempat untuk menimba ilmu dan mengasah kemampuan secara objektif. Tidak seharusnya ada kegiatan bermotif politik praktis di lingkungan kampus.
"Para dekan, rektor boleh ikut politik praktis, tapi jangan menyeret-nyeret kampus ke dalam politik praktis. Artinya kampus ya sudah belajar saja, para pimpinan kampus ini harus menjaga netralitas," ujar Budi kepada wartawan, Minggu (11/2/2024).
Ia mengakui sivitas akademika punya hak untuk menyampaikan keresahan soal proses Pemilu. Namun, sikap tersebut jadi sarat politik lantaran hanya mengkritisi presiden.
"Kami melihat ada keresahan dari civitas kampus bahwa demokrasi tidak berjalan, tetapi hal itu hanya disudutkan kepada lembaga presiden, inikan arah politik praktis," ucap Budi.
"Kami memberikan hak kebebasan kepada kampus untuk berpolitik praktis, tetapi di ruang politik praktis, jangan ke dalam kampus, biar kan mahasiswa itu belajar dengan objektif tanpa ada embel-embel apapun," tambahnya menjelaskan.
Oleh karena itu, Budi mengajak semua pihak untuk menyukseskan Pemilu dengan cara damai, jujur serta adil.
"Diharapkan kesadaran kita semua untuk menahan diri tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menggagalkan pemilu, karena melalui pemilu ini kita bisa mencari pemimpin yang bisa memajukan bangsa Indonesia," tuturnya.
Kritik Jokowi
Baca Juga: Saat Desy Ratnasari Mendadak Jadi Satpam Saat Kampanye Akbar Prabowo-Gibran
Seperti diketahui, sejumlah kampus ternama seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah alias UIN Jakarta mempertanyakan kualitas demokrasi pada pesta demokrasi lima tahunan kali ini.
Sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) mengeluarkan petisi yang menyatakan terdapat indikasi demokrasi yang terkoyak pada Jumat (2/2/2024) lalu.
Dalam petisinya civitas academika UI, mereka menyebut "Negeri kami tampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa."
Petisi terhadap Jokowi sebelumnya juga dilancarkan sivitas akademila Univesitas Gajah Mada atau UGM Yogyakarta.
Kritik yang disebut 'Petisi Bulaksumur', para ilmuan mengkritik Presiden Jokowi yang dianggap melakukan sejumlah tindakan menyimpang dari prinsip demokrasi, kerakyatan serta keadilan sosial.
Kemudian, Universitas Islam Indonesia (UII) membuat petisi terhadap Jokowi. mereka menilai terdapat kemunduran demokrasi melalui tingkah laku serta kebijakan Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2024.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Fakta Menarik Skuad Timnas Indonesia Jelang Duel Panas Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 27 September 2025, Kesempatan Raih Pemain OVR 109-113
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
Pilihan
-
Misi Bangkit Dikalahkan Persita, Julio Cesar Siap Bangkit Lawan Bangkok United
-
Gelar Pertemuan Tertutup, Ustaz Abu Bakar Baasyir Ungkap Pesan ke Jokowi
-
Momen Langka! Jokowi Cium Tangan Abu Bakar Ba'asyir di Kediamannya di Solo
-
Laga Klasik Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Kartu Merah Ismed, Kemilau Boaz Solossa
-
Prabowo 'Ngamuk' Soal Keracunan MBG: Menteri Dipanggil Tengah Malam!
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024