Suara.com - Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku sudah menonton film Dirty Vote, meski belum tuntas.
Bahkan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memuji film tersebut lantaran sangat memberikan edukasi bagi pemilih menjelang pencoblosan Pilpres 2024 pada 14 Februari nanti.
"Saya kebetulan baru separuh. Separuh saja, tapi secara alur saya sudah melihat Insyaallah ini momentum pembelajaran Pemilu tahun ini. Makanya saya sangat mendukung film ini," kata Cak Imin di Jombang, Jawa Timur, Senin (12/2/2024).
Ketua Umum PKB itu percaya tiga ahli hukum tata negara yang memandu Dirty Vote merupakan orang-orang yang berintegritas.
"Tapi bahwa orang-orang yang berintegritas kayak Bivitri, Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, itu orang-orang yang berintegritas, saya kira independen. Tidak di pihak manapun," ucap Cak Imin.
Cak Imin menyampaikan, setiap kecurangan yang dijelaskan dalam Dirty Vote harus dipahami secara adil. Setiap kecurangan, kata Cak Imin, harus dikritik.
"Bahwa kecurangan yang ditimbulkan oleh paslon manapun harus fair kita melihat dan kita kritisi sebagai sesuatu yang tidak boleh terjadi," jelas dia.
Selain itu, Cak Imin mengatakan kecurangan yang terjadi dan diterangkan dalam Dirty Vote bisa saja membuat kondisi Indonesia hancur selama lima tahun ke depan.
"Kalau terjadi kecurangan, kelihatan curang itu ya sebaiknya jangan dilihat sebagai legitimasi, (karena) menjadi tidak legitimate hasil Pemilu. Maka hancur semua selama 5 tahun kita," ungkap Cak Imin.
Baca Juga: Dirty Vote Disebut Punya Kesamaan dengan Film Agak Laen, di Bagian Mana Coba?
Oleh sebab itu, Dirty Vote menurut Cak Imin, menjadi peringatan bagi setiap pasangan calon yang berlaga dalam Pilpres 2024.
"Karena itu, itu peringatan bagi semua, termasuk buat jajaran kita 01. Supaya tidak menjadi membuat kerusakan bagi pemerintah. Yang paling sulit, bagi kita menghindarkan kerusakan dan keburukan yang akan terjadi akibat Pemilu yang terindikasi itu," imbuhnya.
Film Dirty Vote
Sebagai informasi, film dokumenter eksplanatori Dirty Vote yang digarap oleh sutradara Dandhy Dwi Laksono resmi dirilis Minggu (11/2/2024).
Dalam film tersebut, tiga pakar hukum tata negara Zainal Arifin, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari menguliti bagaimana berbagai instrumen kekuasaan digunakan untuk tujuan memenangkan Pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.
Penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni diterangkannya telah dilakukan penguasa demi mempertahankan status quo.
Dalam film dokumenter berdurasi 1 jam 57 menit itu, Feri Amsari salah satunya menyinggung soal kinerja Bawaslu RI yang dinilai kurang maksimal menindak pelanggaran pemilu.
Mulai dari menteri-menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terlibat mengkampanyekan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran, kegiatan Gibran bagi-bagi susu di area car free day atau CFD Bundaran HI, hingga pertemuan Gibran dengan sejumlah kepala desa di Istora Senayan.
Feri juga turut menyinggung integritas para ketua dan anggota Bawaslu RI. Di mana mereka diseleksi oleh panitia seleksi yang diketuai Juri Ardiantoro yang kekinian menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024