Suara.com - Hajatan demokrasi lima tahunan yang idealnya memberikan pendidikan politik berbangsa dan bernegara tengah dipotret ulang dalam sebuah film dokumenter berjudul Dirty Vote.
Dirilis di masa tenang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pilpres) 14 Februari 2024, benarkah merupakan potret buruk demokrasi Indonesia?
Berikut sinopsis lengkap film yang tengah tranding topik media sosial sejak dirilis, 11 Februari 2024.
Film yang disutradarai Dandhy Laksono ini berisikan kritikan terhadap sistem demokrasi pada hajatan Pemilu dengan menghadirkaan tiga pakar / ahli tata negara lulusan universitas ternama.
Mereka ialah Zainal Arifin dari Universitas Gajah Mada (UGM), Feri Amsari yang berasal dari Universitas Andalas dan satu-satunya perempuan, Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia.
Dengan keilmuan dimilik ketiganya, mereka mengupas 'lembar demi lembar', 'kejadian demi kejadian' sampai kronologi tahapan-tahapan putusan di lembaga terhormat Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi tiket bagi Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak Presiden Jokowi maju di arena Pilpres 2024.
"Jika anda menonton film ini, saya punya satu pesan sederhana. Satu, tolong jadikan, film ini sebagai landasan untuk anda melakukan penghukuman," pinta Zainal Arifin membuka adegan film tersebut.
Baca Juga:
Diduga Dilarang Nyanyi, Happy Asmara Minta 3 Tahun ke Anak Haji Isam
Sosok Anwar Usman, Adik Ipar Jokowi yang Datangi Acara Lamaran Ayu Ting Ting
Film berdurasi hampir 2 jam ini, baik Zainal Arifin, Feri Amsari dan Bivitri Susanti bergantian mengungkap mengenai adanya kecurangan, penciptaan kelemahan sistem sekaligus upaya-upaya manipulasi yang kemudian dibongkar dengan analisis berbasis pengolahan data.
"Film ini merupakan monumen, tagihan, momen yang akan kita ingat, jika kita memiliki peran besar melahirkan seseorang bernama Jokowi," sambung Zainal sebagai bagian monolog pembuka film.
Upaya-upaya membangkitkan sikap sadar politik bersih dilakukan dengan paparan temuan konflik mulai dari penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, memanipulasi situasi sistem, sekaligus penggerakan mobilisasi pejabat melalui instrumen birokrasi negara.
Kompleksitas kemelut menjadi peristiwa lumrah yang mendasari pertanyaan besar dalam film ini. Bagaimana cita-cita demokrasi pada hajatan Pemilu dapat berintegritas?
Tag
Berita Terkait
-
Lagi Viral! Dirty Vote II o3 Rilis di YouTube dan Bongkar Oligarki
-
Kenapa Dinamakan Dirty Vote II o3? Makna Otot, Otak, Ongkos di Karya Dandhy Laksono
-
Profil 4 Pemeran Film Dirty Vote II o3, Rekam Jejak Pendidikan Prestisius
-
Link Nonton Dirty Vote II o3 Karya Dandhy Laksono, Gratis Full Movie
-
Film Dokumenter Dirty Vote 2 Bahas Apa? Karya Dandhy Laksono Bakal Segera Rilis
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga 7 Seater Mulai Rp30 Jutaan, Irit dan Mudah Perawatan
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 19 Oktober: Klaim 19 Ribu Gems dan Player 111-113
- Bukan Main-Main! Ini 3 Alasan Nusakambangan, Penjara Ammar Zoni Dijuluki Alcatraz Versi Indonesia
Pilihan
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
-
Pembelaan Memalukan Alex Pastoor, Pandai Bersilat Lidah Tutupi Kebobrokan
-
China Sindir Menkeu Purbaya Soal Emoh Bayar Utang Whoosh: Untung Tak Cuma Soal Angka!
Terkini
-
KPK Beberkan Biang Kerok Penyidikan Korupsi Kuota Haji Berlarut-larut, Ternyata Ini Alasannya
-
Gurita Korupsi Pertamina: KPK Ungkap Kaitan Eks Direktur dengan Riza Chalid di Kasus Suap Katalis
-
Dana DKI Jakarta Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank: Gubernur Pramono Ungkap Alasannya!
-
Lukas Enembe Sudah Meninggal, KPK Ungkap Alasan Periksa Tukang Cukur Langganannya
-
KPK Bantah Cuma Tunggu Laporan Mahfud MD Usut Dugaan Korupsi Whoosh: Informasi Kami Cari
-
Dalami Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh, KPK Tak Hanya Tunggu Laporan Mahfud MD
-
Dukung Revitalisasi Kota Tua, Veronica Usul Ada Pendongeng hingga Musisi di Alun-Alun Fatahillah
-
KPK Belum Tahan Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Alasan Kesehatan Jadi Pertimbangan
-
Usai Koruptor Lukas Enembe Wafat, Tukang Cukur Langganannya Ikut 'Dibidik' KPK, Mengapa?
-
Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2231 Berakhir, Berikut Sikap Kedubes Iran di Indonesia