Suara.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Aria Bima, mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan naskah akademik terkait pengguliran hak angket kecurangan Pemilu 2024. Namun, kekinian pihaknya juga masih melakukan kajian mengenai hak angket yang bakal diajukan.
"Kita sampai hari ini, PDI Perjuangan melihat angket itu perlu tapi masih dalam kajian. Naskah akademik sudah disiapkan," kata Aria di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Baca Juga:
Diduga Ada Main, Anggota Bongkar Kelakuan Ketua PPK Bekasi Timur Bekukan Sirekap Sembari Menangis
Siti Atikoh Ungkap Omongan Ganjar soal Urusan Ranjang yang Membuatnya Makin Cinta
Bukan Ridwan Kamil, Gus Miftah Sebut Sosok Ini Kandidat Terkuat Jadi Gubernur Jabar, Ini Alasannya
Menurutnya, dalam proses pengkajian DPP PDIP melibatkan ahli hingga praktisi terkait pengguliran hak angket kecurangan Pemilu 2024.
"Saya ikut membantu memonitor persiaoan naskah akademik angket. Karena ada dasar, ada tujuan, ada dampak kemudian ada prasyarat-prasyarat angketnya yang secara akademisi harus dipertanggungjawabkan," ungkapnya.
"Jadi kesannya tidak hanya asal saja manuver politik," sambungnya.
Baca Juga: Anies Baswedan soal Ledakan Suara PSI di Pemilu 2024: Kepercayaan Rakyat Bisa Hilang
Adapun saat disinggung fraksi PDIP lambat panas dalam sidang paripurna pembukaan soal suarakan hak angket, Aria hanya menjawab secara diplomatis.
"Kawan PKS bahkan tadi ada di luar PKS dan PDI. Itu pernyataan. Kalau sikap itu sudah dalam bentuk formal. Sikap, tanda tangan, itu adalah sikap. Kalau pernyataan semua saja boleh. Sikap tentunya akan berlanjut," terangnya.
"Kita lihat sikapnya seperti apa, apakah NasDem apa PKB. Nah sikap itu nanti akan terlihat yaitu tidak hanya sekedar mendukung, tetapi ikut mengusulkan, ya minimal dua fraksi," pungkasnya.
3 Partai Usulkan Hak Angket
Sebanyak tiga partai mengusulkan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024 melalui interupasi dalam rapat paripurna yang digelar DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/3/2024).
Tiga partai yang dimaksud ialah PKS, PKB dan PDIP.
Berita Terkait
-
Ketika Iwan Fals Sudah Bicara Tentang Kerusakan Etika: Terus Betulinnya Gimana?
-
DPR Setuju, Thom Haye, Ragnar Oratmangoen dan Maarten Paes Terancam Gagal Bela Timnas di Kualifikasi Piala Dunia
-
Terungkap! Ternyata Ketum PDIP Megawati Belum Keluarkan Instruksi Soal Hak Angket Pemilu 2024
-
Minta Hak Angket Dijalankan, Massa Geruduk Gedung DPR
-
Dedi Mulyadi Raih Suara Tertinggi se-Nasional, Ternyata Ada Sosok Ini di Belakangnya
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan