Suara.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla atau JK mengusulkan sistem pemilu di Indonesia kembali ke sistem proporsional tertutup. Usulan itu menindaklanjuti pernyataan JK yang menilai Pemilu 2024 adalah Pemilu terburuk sepanjang sejarah.
"Ini harus kembali kepada sistem pemilu tertutup. Supaya antara calon tinggal diseleksi dulu oleh partai, ini orang yang baik. Bukan hanya orang asal terkenal," kata JK kepada wartawan di FISIP Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (7/3/2024).
Baca Juga:
Eks Ketua Umum Partai Golkar itu mengkritik sistem pemilu proporsional terbuka yang menghendaki setiap orang bisa dipilih dalam pemilu. Alhasil, banyak orang yang kemampuannya kurang mumpuni ikut dalam kontestasi.
Selain itu, JK menilai masyarakat sekarang sudah tidak lagi memperhatikan kemampuan dari calon-calon yang dipilih.
"Kalau sekarang dipilih asal terkenal saja, termasuk artis banyak, pelawak pun banyak, supaya gampang dipilih. Akhirnya tidak lagi melihat kemampuannya saja," ucap JK.
Baca Juga:
Selepas Ditinggal Ganjar, Bursa Cagub Jateng Mulai Ramai Diisi Tokoh Muda, Siapa Saja?
Baca Juga: Gusarnya JK Lihat Situasi Indonesia Saat Ini: Panas dan Membosankan karena Pemilu
Lebih lanjut, JK mengatakan jika menerapkan sistem proporsional tertutup maka partai politik harus menyeleksi calonnya dengan ketat.
JK turut menyinggung sistem Pemilu pada tahun 1999, di mana partai politik turut dilibatkan sebagai panitia penyelenggara Pemilu.
"Jadi harus partai menyeleksi. Kalau saya punya usul, salah satu Pemilu yang baik itu tahun 1999 sampai tahun 55'. Panitianya semua partai jadi panitia," terang JK.
"Jadi KPU, nanti yang ada sekretariat. Jadi tidak ada kecurigaan kepada KPU sendiri dan tidak ada yang main-main," lanjutnya.
Berita Terkait
-
AHY Tolak Hak Angket: Kalau Beda Suara Tipis Mungkin Bisa Dipertimbangkan
-
Irma NasDem Blak-blakan ke Hasto: PDIP Bagusnya Oposisi, Kalau Diam Seperti Kura-kura
-
Bivitri Ajak JK jadi Produser Dirty Vote Jilid 2, Biar 75 Persen Kecurangan Pemilu Terbongkar
-
Ungkit Bagi-bagi Bansos, JK Curiga Hasil Pemilu 2024 Sudah Dikondisikan: Tak Boleh Uang Negara untuk...
-
Jusuf Kalla Beberkan Golkar Pragmatis: Tak Ada Partai Mau Jadi Oposisi!
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024