Suara.com - Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjawab nyinyiran sejumlah pihak ihwal jabatan Menteri ATR/BPN yang tersisa 8 bulan saja, sampai nanti berakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 20 Oktober 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat ini mengaku tidak masalah dengan adanya nyinyiran tersebut.
Baca Juga:
Tom Lembong: Saya Tetap Yakin Pemenang Sesungguhnya Pemilu Ialah Perubahan
Terungkap Maksud Kunjungan Gibran ke Inggris, Gerak Cepat 'Mas Wapres' untuk Program Hilirisasi?
Diungkap Mahfud MD, Begini Respon Ganjar Usai Dilaporkan ke KPK
Baginya, terpenting bukan kuantitas waktu, melainkan kualitas kepemimpinannya di Kementerian ATR/BPN sejak dilantik pada 21 Februari 2024.
"Jangan dilihat dari durasinya, mungkin teman-teman mendengar ada yang, 'ah Demokrat cuma 8 bulan. Mau ngapain 8 bulan?' Nah, kalau saya, termasuk orang yang tidak pernah melihat waktu itu dan sisi kuantitasnya tapi dari sisi kualitasnya," tutur AHY dalam sambutannya saat silaturahmi di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).
AHY mengatakan durasi waktu sangat subjektif. Menurutnya durasi lama, semisal 5 sampai 10 tahun bisa jadi hanya biasa-biasa saha. Begitu juga sebaliknya, ada yang durasi singkat tetapi berhasil.
Baca Juga: Jokowi Dikabarkan Masuk Golkar, Ini Kata Bamsoet
"Jadi insyaAllah dan saya berharap teman-teman, bapak, ibu sekalian bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat atau kader-kader Partai Demokrat di mana pun berada, justru 8 bulan terakhir adalah masa-masa yang sangat menentukan," kata AHY.
Kepada para pengurus DPP dan kader Partai Demokrat, AHY memberikan penjelasan mengapa di sisa waktu 8 bulan kepemimpinan Jokowi menjadi masa yang menentukan. Menurutnya ada hikmah lain di balik waktu 8 bulan yang tersisa.
"Mengapa? Sejatinya 8 bulan ini atau pasca Pemilu itu adalah masa transisi, betul? Sebuah masa yang penting dan strategi termasuk juga kritis mengapa? Kalau pilot biasanya tapi saya bukan pilot tapi dari mereka yang tahu bagaimana kritisnya sesaat sebelum landing maupun ketika akan take off," tutur AHY.
Berita Terkait
-
Sejak Ditunjuk Jokowi Jadi Menteri, AHY: De Jure dan De Facto Demokrat Bersama Pemerintah
-
Jokowi Dikabarkan Masuk Golkar, Ini Kata Bamsoet
-
AHY Gelar Temu Kangen Pengurus dan Kader di DPP Partai Demokrat
-
Ridwan Hisjam Sebut Jika Jokowi Ternyata Telah Gabung Golkar Sejak 2015
-
Detik-detik Diajak Jokowi Gabung Kabinet, AHY Curhat di DPP Demokrat: Sesuatu yang Mengejutkan!
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024