Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta jajaran pengurus dan kader mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sampai 20 Oktober 2024.
Permintaan itu menyusul bergabungnya Demokrat ke dalam Kabinet Indonesia Maju.
Baca Juga:
Diungkap Mahfud MD, Begini Respon Ganjar Usai Dilaporkan ke KPK
Tom Lembong: Saya Tetap Yakin Pemenang Sesungguhnya Pemilu Ialah Perubahan
Sebut Parpol Biang Kericuhan di Indonesia, Irma NasDem: Emang yang Endorse Si Samsul Itu Siapa?
Diketahui Jokowi mengajak Demokrat bergabung di dalam pemerintahan lewat pelantikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN).
"Dengan demikian bapak, ibu dan teman-teman sekalian, saya bermohon mari kita kawal benar-benar pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai dengan akhir masa baktinya, 20 Oktober," kata AHY kepada jajaran di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).
Selain mengawal pemerintahan Jokowi, AHY meminta jajaran untuk sekaligus mempersiapkan dan kembali memberikan dukungan bagi pemerintah selanjutnya. Ia berkeyakinan ke depan Demokrat akan tetap menjadi bagian penting di pemerintahan.
Baca Juga: Jokowi Dikabarkan Masuk Golkar, Ini Kata Bamsoet
"Dan sambil kita mempersiapkan, memberikan dukungan penuh bagi pemimpin dan pemerintahan berikutnya lima tahun ke depan. Dan Insyaallah Demokrat akan menjadi bagian penting dari pemerintahan lima tahun ke depan," ujarnya.
Sebelumnya, AHY menegaskan posisi Demokrat yang kini ada di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Posisi Demokrat bulat berada di barisan pemerintah setelah partai ini bergabung ke kabinet lewat pelantikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 21 Februari 2024.
Adapun terkait posisi Demokrat berada di bersama pemerintah itu ditekankan AHY dalam sambutannya di acara silaturahmi bersama pengurus DPP Partai Demokrat.
"Ini lah yang dari awal kita perjuangkan betul bapak ibu? Kita memperjuangkan untuk bisa berperan di pemerintahan," kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).
"Jadi secara de jure dan de facto hari ini Demokrat sejak tanggal 21 Februari berada di pemerintahan kabinet Indonesia Maju," ujar AHY.
Berita Terkait
-
Walau Kini Sibuk jadi Menteri, AHY: Tidak Mungkin Saya Lepaskan Demokrat Begitu Saja
-
Jawab Nyinyiran Jadi Menteri '8 Bulan', AHY: Jangan Cuma Lihat Durasi, Tapi Kualitasnya
-
Sejak Ditunjuk Jokowi Jadi Menteri, AHY: De Jure dan De Facto Demokrat Bersama Pemerintah
-
AHY Gelar Temu Kangen Pengurus dan Kader di DPP Partai Demokrat
-
Elly Rachmat Yasin Gagal Ngantor di Senayan, Trah Yasin di Bogor 'Rontok'?
Terpopuler
- 4 Sepatu Lokal Senyaman On Cloud Ori, Harga Lebih Terjangkau
- 5 Body Lotion Niacinamide untuk Cerahkan Kulit, Harganya Ramah Kantong Ibu Rumah Tangga
- Menguak PT Minas Pagai Lumber, Jejak Keluarga Cendana dan Konsesi Raksasa di Balik Kayu Terdampar
- 5 HP Murah Terbaik 2025 Rekomendasi David GadgetIn: Chip Mumpuni, Kamera Bagus
- 55 Kode Redeem FF Terbaru 9 Desember: Ada Ribuan Diamond, Item Winterlands, dan Woof Bundle
Pilihan
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
-
PT Tusam Hutani Lestari Punya Siapa? Menguasai Lahan Hutan Aceh Sejak Era Soeharto
-
Harga Minyak Melonjak: AS Sita Kapal Tanker di Lepas Pantai Venezuela
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024