Wilayah Aglomerasi Bakal Dipimpin Wapres, Begini Penjelasan Mardani PKS

Suara.com - Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menjelaskan alasan wakil presiden diberikan wewenang untuk mengurusi wilayah aglomerasi dalam Rancangan Undang-Undang Khusus Jakarta (RUU DKJ).

Mardani menyampaikan bahwa dalam pembangunan ibu kota diperlukan koordinasi yang terjalin tidak hanya antarpemerintah daerah saja, namun juga lintas kementerian. Oleh sebab itu, wajar rasanya bila Wapres ditugasi untuk mengurusi kerja sama tersebut.

"Pertimbangan Kemendagri tadi ditanyakan agar memudahkan koordinasi. Ada beberapa yang nanti urusannya dengan Kementerian ATR/BPN, PUPR, Keuangan mungkin Bappenas nah itu Kemendagri akan sulit karena di posisinya sejajar," kata Mardani di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024).

Meski memiliki wewenang yang begitu banyak, Mardani menilai Wapres tidak diperbolehkan melakukan intervensi atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh daerah aglomerasi.

"Tapi ingat, tidak ada intervensi. DKI nggak bisa diintervensi, urusannya dengan DKI, Bogor nggak bisa, Depok nggak bisa, mereka masing-masing otonom,” ucap Mardani.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian menjelaskan soal Wapres diberikan kewenangan sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi. Aturan itu tertuang dalam RUU DKJ.

Terkait kewenangan tersebut, Tito menyebut bukan berarti nantinya Wapres akan mengambil alih kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Kemudian saya sampaikan lagi, jangan sampai kita berpikir seolah-olah wapres mengambil alih kewenangan pemerintahan daerah. Tidak, (wapres) nggak punya kewenangan. Tidak bisa mengambil alih kewenangan," kata Tito ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Tito kemudian menerangkan mengapa kewenangan tersebut tak dipegang langsung oleh Presiden. Hal itu karena Presiden sendiri mempunyai tugas dalam skala nasional.

Baca Juga: Kejutan Baru! Presiden Berhak Pilih Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ

Namun memang Presiden nantinya bisa mengambil alih kewenangan Wapresnya, misalnya memimpin rapat di wilayah Aglomerasi.

"Kawasan aglomerasi kenapa bukan presiden? Presiden kan nasional, wapres diberikan tugas khusus oleh presiden tapi melaporkan kepada presiden," tuturnya.

"Apakah presiden nggak bisa ambil alih? sangat bisa sekali. Dalam hal yang sangat penting sekali beliau bisa mengambil alih rapatnya," Tito menambahkan.