Suara.com - Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menegaskan pihaknya saat ini masih fokus penghitungan suara dan menanti pengumuman pemenang Pemilu 2024. Golkar belum membahas perihal bursa kandidat untuk pemilihan ketua umum.
Terlebih, kata Dave, ke depan masih ada tahapan menjelang Pilkada Serentak 2024. Hal ini ditegaskan Dave menanggapi mencuatnya nama Gibran Rakabuming Raka yang digadang-gadang layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Sebelum Gibran, sang ayah yakni Joko Widodo atau Jokowi sudah lebih dulu diisukan bakal memimpin partai beringin usai tidak menjabat sebagai presiden.
Sebagaimana diketahui, syarat menjadi ketua umum Partai Golkar, yakni pernah menjadi pengurus selama 5 tahun. Menanggapi persyaratan ini, Dave bicara Golkar terbuka untuk semua bergabung.
"Akan tetapi, Golkar terbuka untuk semua masuk dalam Golkar. Berkarya dan mengabdi kepada bangsa dan negara," kata Dave kepada wartawan, Minggu (17/3/2024).
Sementara itu ditanya apakah artinya semua kandidat calon ketua umum, termasuk Gibran nantinya harus bergabung dan mengantongi kartu tanda anggota (KTA) partai terlebih dahulu, Dave hanya mengatakan pihaknya terbuka kepada semua kalangan.
"Terbuka untuk smua WNI masuk dalam Golkar, berbakti kepada nusa dan bangsa," ucap Dave.
Syarat bisa Berubah
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) mengungkapkan jika Partai Golkar telah memiliki aturan sebagai syarat ketua umum atau ketum partai Golkar. ARB mengingatkan jika menjadi ketum Golkar harus terlebih dahulu menjadi pengurus minimal selama 5 tahun.
Baca Juga: Gibran Singgung Nama Ganjar Usai Program Internet Gratis Disebut Nyontek Paslon 03
Hal ini disampaikan ARB saat ditanya awak media kemungkinan peluang sosok ketum Partai Golkar nantinya."Kalau ketum kan ada aturannya, harus 5 tahun pengurus," ujar ARB yang juga akrab dipanggil Ical.
Pernyataan Ical ini pun seolah sehati dengan Jusuf Kalla (JK) yang lebih dahulu mengungkapkan syarat menjadi ketum partai Golkar tersebut.
Politisi senior partai Golkar ini juga memastikan jika tidak serta merta setiap orang akan bisa menjadi ketum partai.
"Iya dung, namanya juga organisasi," ucapnya.
Meski menegaskan jika ketum Golkar harus memenuhi syarat, namun Ical tidak menutup kemungkinan seseorang bisa dicalonkan menjadi ketum.
Kemungkinan yang dimaksud ialah perubahan aturan di munas atau disetujui oleh seluruh perwakilan yang hadir pada forum tersebut.
Berita Terkait
-
Gibran Singgung Nama Ganjar Usai Program Internet Gratis Disebut Nyontek Paslon 03
-
Qodari Anggap Sosok Gibran Layak Jadi Ketum Golkar, Lunturkan Tradisi Partai Kolot
-
Syarat Mantan Istri Dedi Mulyadi, Anne Ratna Mustika Jika Ingin 'Mulus' di Pilkada 2024
-
KPU Sahkan Rekapitulasi Suara di 32 Provinsi, Prabowo-Gibran Nyaris Sapu Bersih
-
Ical Tegaskan Syarat Calon Ketum Golkar Harus 5 Tahun Jadi Pengurus tapi ...
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
-
Para Gubernur Tolak Mentah-mentah Rencana Pemotongan TKD Menkeu Purbaya
-
Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Oktober 2025: Flagship Mewah hingga Murah Meriah
-
Kepala Daerah 'Gruduk' Kantor Menkeu Purbaya, Katanya Mau Protes
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024