Suara.com - Sebanyak empat menteri Jokowi akan dipanggil untuk dimintai keterangannya dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka dianggap mengetahui soal pembagian bantuan sosial (bansos).
Pembagian bansos tersebut dikaitkan dengan kemenangan Prabowo-Gibran. Adapun pemanggilan keempat menteri itu untuk kepentingan para hakim Mahkamah Konstitusi.
Para menteri dipanggil adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Mereka pun menerima sorotan publik hingga menjadi topik perbincangan hangat di media sosial. Tak luput, profil serta ucapan keempatnya terkait bansos pun ikut menarik perhatian.
1. Muhadjir Effendy
Muhadjir Effendy adalah Menko PMK sejak 2019 lalu dan kini turut menjabat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal.
Ia menerima gelar Sarjana Muda dari Fakultas Tarbiyah IAIN Malang. Selanjutnya, ia mengambil program S1 Pendidikan Sosial di IKIP Malang dan S2 Adminsitrasi Publik (MAP) di UGM.
Sementara jenjang S3, Muhadjir ambil Ilmu Sosial di Unair. Sebelum menjabat Menko PMK, ia lebih dulu menjadi rektor di Universitas Muhammadiyah Malang. Ia juga sempat menjadi Mendikbud.
Terkait bansos, Muhadjir pernah membantah pembagiannya pada periode Januari hingga Februari 2024 memakai data Kemenko PMK. Ia menyebut hai itu masih dari Kemensos.
Baca Juga: Singgung Presiden Bagi Bansos Demi Paslon Tertentu, Romo Magnis: Mirip Karyawan Curi Uang Kas Toko
Selain itu, lanjut Muhadjir, pemerintah juga membagikan bansos tersebut melalui Kemensos. Pembagiannya dilakukan langsung oleh Basarnas, namun Mensos Risma jarang terlihat.
Ia pun menjelaskan bahwa Risma saat itu tengah fokus pada program-program Kemensos lain. Khususnya pemberdayaan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).
Lalu, pada 26 Maret 2024, Muhadjir juga tidak setuju dengan usul KPK yang meminta penyaluran bansos dihentikan jelang Pilkada 2024. Sebab, menurutnya, hal itu tercantum di UU.
2. Airlangga Hartarto
Airlangga Hartarto kini menjabat sebagai Menko Bidang Perekonomian. Selain itu, ia juga menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Ia adalah lulusan Teknik Mesin Fakultas Teknik UGM. Airlangga kemudian melanjutkan studinya ke AMP Wharton School pada Universitas Pennsylvania di Philadelphia, Amerika Serikat.
Berita Terkait
-
Sebut Menteri ESDM Kader PDIP, Deddy Sitorus Langsung 'Sentil' Bahlil Saat Rapat
-
Jadi Saksi Ahli Kubu Ganjar di MK, Kritik Pedas Romo Magnis Sebut Jokowi Bak Pemimpin Mafia
-
Sebut Menteri ESDM Kader PDIP, Bahlil Kena Semprot DPR
-
Singgung Presiden Bagi Bansos Demi Paslon Tertentu, Romo Magnis: Mirip Karyawan Curi Uang Kas Toko
-
Saksi Anies-Cak Imin Kena Sindiran Ketua MK di Sidang Sengketa Pilpres 2024: Sudah Terlambat, Minta Cepat Pula
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024