Suara.com - Perwakilan Pusat Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (Pusdatin KPU) Andre Putra Hermawan mengungkapkan bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sudah diverifikasi oleh Google.
Pernyataan itu disampaikan Andre dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) selaku saksi yang dihadirkan oleh termohon, yaitu KPU.
Dengan begitu, Andre menyebut Sirekap sudah menjadi perangkat lunak yang valid sesuai kebijakan dan aturan keamanan, dan tidak memuat virus di dalamnya.
"Kami pastikan bahwa sistem yang ada di Sirekap sudah kita upload ke dalam Google, sama seperti kita me-download WhatsApp, me-download Waze, kita percaya-percaya saja dengan Google karena sudah dilakukan verifikasi oleh Google," kata Andre di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).
Lebih lanjut dia menjelaskan KPU juga tidak membagikan Sirekap dalam bentuk APK selaku format berkas untuk mendistribusikan, memasang perangkat lunak, dan middleware ke ponsel dengan sistem operasi Android.
Untuk itu, Andre memastikan Sirekap yang digunakan sebagai alat bantu penghitungan suara merupakan sistem yang asli.
Selain itu, Andre juga menegaskan Sirekap punya 'masa hidup' yang pendek untuk proses penggunaannya.
"Masa hidupnya pendek. Tadi saya juga ragu apakah ada yang membuat virusnya atau yang membuat malware-nya. Karena begitu di-upload, besoknya langsung digunakan dan langsung dimatikan karena di KPPS tidak lama," ujarnya.
Sekadar informasi, ada dua pengajuan permohonan sengketa Pilpres 2024 yang disampaikan kepada MK.
Baca Juga: Saksi dari KPU Sebut Sirekap Sudah Diaudit oleh BRIN dan BSSN
Perkara pertama diajukan tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Kamis (21/3/2024) lalu.
Langkah yang sama juga dilakukan oleh tim hukum pasangan caon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud yang mengajukan permohonan sengketa ke MK pada Sabtu (23/3/2024).
Kemudian, tim hukum pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendaftar ke MK sebagai pihak terkait pada dua perkara tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
- Kado Kemerdekaan: Pemutihan Pajak Kendaraan di Agustus 2026, Buruh dan Ojol Dapat Diskon Khusus
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Ramai Dikomplain Warga, Mobil Rusak Diparkir Sembarangan di Tebet Dipulangkan ke Depan Rumah Pemilik
-
BGN Tetapkan Kasus Keracunan MBG Kejadian Fatal, Ancam Sanksi Suspend SPPG dan Copot Kepala Dapur
-
Penebangan Pohon di Jalan Riau Bandung Naik Kelas ke Pidana Berat, Gakkum KLH Turun Tangan
-
Raih Kontrak Rp1,16 T, WSKT Rampungkan Pembangunan Satu Sekolah Rakyat di Surabaya
-
Datangi Rutan KPK, Pengacara Febrie Adriansyah Beberkan Dugaan Kejanggalan pada Sprindik Kejagung
-
Bahlil Semprot AMPG: Satu Periode Empat Kali Ganti Sekjen, Pengkaderan 'Enggak Jelas'
-
Menebak Isi Pembicaraan Perdamaian AS - Iran Terbaru
-
RI Masih Senang Impor Minyak Bikin Neraca Dagang Tekor di Juni
-
Mitchell Baker Jadi Ujung Tombak Indonesia, Vietnam Andalkan Bek 196 Cm Jadi Striker?
-
Terbukti Lakukan Pungli Rp1,7 Juta ke Sopir Truk, Petugas Dishub Bekasi Terancam Dipecat