Tak Temukan Kesalahan Hitung Oleh KPU, MK Tolak Gugatan PPP Di NTT

Suara.com - Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Partai Persatuan Pembangunan perihal perolehan suara di Nusa Tenggata Barat (NTT). Pasalnya, MK menyatakan tidak menemukan kesalahan penghitungan suara PPP oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di NTT.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dalam sidang putusan dismissal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024.

“Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” kata Suhartoyo di ruang sidang utama MK, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

Pada kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi Saldi Isra menerangkan bahwa PPP mempermasalahkan adanya pemindahan suara secara tidak sah di dapil NTT I dan NTT II untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Repulik Indonesia (DPR RI).

Namun, setelah mencermati, Saldi mengaku bahwa Mahkamah sama sekali tidak menemukan secara spesifik di mana locus pemindahan dan kesalahan penghitungan suara tersebut dilakukan oleh KPU.

“Apakah perbuatan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh PPP terjadi secara berjenjang di setiap tingkatan TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, maupun Kabupaten secara berurutan,” ujar Saldi.

“Dalam hal ini, Pemohon hanya menguraikan adanya perpindahan suara PPP kepada Partai Garuda di Dapil NTT I dan Dapil NTT II tanpa uraian penjelasan secara spesifik di mana locus perpindahan suara tersebut terjadi,” tambah dia.

Permohonan PPP itu disebut tidak memenuhi syarat formil lantaran hal-hal yang berkenaan dengan peralihan atau perpindahan suara tidak dijelaskan PPP secara spesifik dalam positanya.

“Oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka eksepsi Termohon berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum,” tandas Saldi.

Sekadar informasi, MK meregistrasi 297 PHPU Legislatif yang terdiri dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.

Setelah majelis hakim konstitusi mendengarkan keterangan pemohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pihak terkait, sidang sengketa Pileg 2024 dilanjutkan dengan agenda putusan dismissal.