Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, mengatakan amendemen UUD 1945 tidak bisa sewenang-wenang begitu saja dilakukan, terlebih mengubah mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kembali ke MPR RI.
Habiburokhman awalnya mengatakan pembahasan mengenai amendemen masih jauh dilakukan. Pasalnya pengubahan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari MPR RI ke rakyat langsung bukan lah perkara yang mudah.
"Masih jauh, pembahasan masih jauh ya, karena kita nggak gampang ini kan Pemilu dari MPR ke DPR kan proses yang sangat-sangat panjang dan peristiwa yang amat sangat besar reformasi 98 apakah kita kembali lagi MPR?," kata Habiburokhman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Menurutnya, soal mekanime pemilihan Presiden itu perlu ditanyakan kembali kepada rakyat itu sendiri.
"Kita harus perhatikan ini paling penting ya aspirasi publik pendapat masyarakat tuh seperti apa soal pemilihan umum Presiden dan Wapres ini apakah sudah capek dengan gaya Pilpres yang sangat melelahkan seperti 3 Pemilu terakhir atau memang tetap happy masyarakatnya?," ungkapnya.
Habiburokhman mengatakan sebagai politisi yang berkompetisi dalam Pemilu Presiden merasakan adanya kelelahan. Namun hal itu tak bisa dijadikan rujukan keputusan.
"Tapi kan kami nggak bisa memutus hanya berdasarkan kepentingan dan situasi kami harus melihat aspirasi publik aspirasi masyarakat seperti apa apakah nanti mereka merasa haknya diambil begitu kan kan nggak bisa juga sewenang-sewenang seperti itu," pungkasnya.
Sebelumnya, Amien Rais setuju jika MPR RI kembalikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke lembaganya. Asalkan, kata dia, itu dilakukan dengan pertimbangan yang matang.
Hal itu disampaikan Amien usai silaturami kebangsaan dengan pimpinan MPR RI di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).
"Nah, jadi sekarang, kalau mau dikembalikan, dipilih MPR, mengapa tidak, ya," kata Amien.
Ia lantas menyampaikan permohonan maaf ke publik pernah melakukan amendemen ketika menjadi Ketua MPR RI mengubah mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke rakyat.
Ternyata justru yang terjadi kekinian politik uang merajalela. Sesuatu hal yang tak pernah ada dipikiran Amien hal itu akan terjadi.
"Nah, terakhir jadi begini, jadi mengapa dulu saya sebagai Ketua MPR itu melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden, ya, dan wakil presiden, itu karena perhitungan kami dulu, perhitungannya agak naif, sekarang saya minta maaf," tuturnya.
"Jadi dulu, itu kita mengatakan, kalau dipilih langsung one man, one vote, ya, mana mungkin, ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin, perlu puluhan, ini ratusan triliun, enggak, ternyata mungkin, gitu lah, ya. Memang itu luar biasa kita ini, ya," sambungnya.
Ia mengatakan, amendemen UUD 1945 mengenai mekanisme pemilihan presiden dan wakilnya boleh saja dilakukan. Tapi dengan pertimbangan yang matang.
Berita Terkait
-
Singgung Ambisi Kekuasaan, PDIP Tolak Wacana Amandemen Presiden Dipilih MPR
-
Buntut Sebut Semua Fraksi Setuju Amendemen UUD 45, Mahasiswa Ini Laporkan Bamsoet ke MKD
-
7 Kontroversi Amien Rais: Terbaru Minta Amandemen UUD sampai Presiden Dipilih MPR Lagi!
-
Debat Panas Refly Harun vs Habiburokhman Soal Putusan MA, Anak Buah Prabowo: Saya Nggak Ada Takutnya!
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024