Singgung Ambisi Kekuasaan, PDIP Tolak Wacana Amandemen Presiden Dipilih MPR

Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, tak sependapat jika Pilpres 2024 bermasalah, justru dicarikan solusinya dengan mencabut kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak pilihnya.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi adanya pernyataan Amien Rais yang mengaku setuju usulan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden dikembalikan lagi ke MPR RI lantaran marak politik uang.

"Kemudian intimidasi, seharusnya kan itu tidak boleh terjadi, tetapi demi ambisi kekuasaan, itu kan akhirnya terjadi. Tetapi solusinya kan bukan dengan mencabut kedaulatan rakyat itu," kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024).

Ia mengatakan, hal yang harus dilakukan yakni pemerintah dan penyelenggara Pemilu perlu melakukan pembenahan terhadap Pemilu yang tak adil.

Hasto bahkan sudah berulang kali mengungkit Pemilu yang bermasalah. Namun justru berujung laporan polisi ke Polda Metro Jaya.

"Meskipun ketika mempersoalkan itu, konsekuensinya, lalu saya dianggap menebarkan berita bohong. Kemudian muncul panggilan-panggilan yang sebenarnya muatan politiknya itu sangat kuat," ungkapnya.

Terkait amendemen mengubah mekanisme pemilihan presiden kata Hasto, tak perlu dilakukan secara tergesa-gesa.

"Nah itu, sehingga jangan tergesa-gesa mengambil suatu keputusan. Jadi tesa antitesa harus connect, dan harus sesuai dengan apa yang disampaikan para pendiri bangsa kita," pungkasnya.

Amien Rais Setuju

Baca Juga: Diperiksa Polisi dan Dipanggil KPK, Hasto: Kata Orang Ini Double Pressure, Tapi Bagi Saya Bukan

Sebelumnya Amien Rais setuju jika MPR RI kembalikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke lembaganya. Asalkan, kata dia, itu dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

Hal itu disampaikan Amien usai silaturami kebangsaan dengan pimpinan MPR RI di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

"Nah, jadi sekarang, kalau mau dikembalikan, dipilih MPR, mengapa tidak, ya," kata Amien.

Ia lantas menyampaikan permohonan maaf ke publik pernah melakukan amendemen ketika menjadi Ketua MPR RI mengubah mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke rakyat.

Ternyata justru yang terjadi kekinian politik uang merajalela. Sesuatu hal yang tak pernah ada dipikiran Amien hal itu akan terjadi.

"Nah, terakhir, jadi begini, jadi mengapa dulu saya sebagai Ketua MPR itu melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden, ya, dan wakil presiden, itu karena perhitungan kami dulu, perhitungannya agak naif, sekarang saya minta maaf," tuturnya.

"Jadi dulu, itu kita mengatakan, kalau dipilih langsung one man, one vote, ya, mana mungkin, ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin, perlu puluhan, ini ratusan triliun, enggak, ternyata mungkin, gitu lah, ya. Memang itu luar biasa kita ini, ya," sambungnya.

Ia mengatakan, amendemen UUD 1945 mengenai mekanisme pemilihan presiden dan wakilnya boleh saja dilakukan. Tapi dengan pertimbangan yang matang.

"Yang penting orangnya akan berpikir, ya, punya apa, punya pertimbangan, ya. Tapi kalau rakyat pada umumnya itu biasanya, ya, di Amerika Serikat itu ada namanya demokrasi jadi dollarkrasi, ya. Kalau kita itu demokrasi dari rupiah ke rupiahkrasi," pumgkasnya.