Seret Nama JK hingga Airlangga, Jawaban Bahlil soal Isu Perebutan Ketum Golkar Diintervensi Pemerintah

Suara.com - Bahlil Lahadalia membantah anggapan ada intervensi pemerintah demi memuluskan jalannnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. Bahlil mengeklaim dirinya bisa memegang pucuk pimpinan partai lantaran telah mengikuti proses secara fair, mulai pendaftaran hingga penetapan.

Diketahui, Bahlil menjadi pimpinan Partai Golkar usai partai berlambang beringin itu menggelar Musyawarah Nasional menyusul pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai ketum.

"Boleh ngecek. Enggak pernah saya meminta untuk teman atau siapapun kompetitior saya suruh mundur, gak ada. saya ikut aja. tapi memang kali ini yang lolos verifikasi cuma saya," kata Bahlil dalam konferensi pers usai terpilih sebagai ketum Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Bahlil menegaskan dirinya memenuhi syarat saat mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Golkar.  Terlebih Bahlil sudah mengantongi dukungan 30 persen dari total jumlah suara pemilih, yakni 469 suara.

"Tanyakan pada DPD II dan I. Mereka mungkin karena kali ini calon ketua umumnya dari DPD I ya kapan lagi kira-kira begitu. Jadi jangan menganggap bahwa semua bisa didesain oleh pemerintah, enggak benar itu," kata Bahlil.

Bahlil lantas mempertanyakan perihal anggapan intevensi dari tangan pemerintah terhadap pencalonan dirinya sebagai ketuk Partai Golkar.

"Intervensi pemerintah, intervensi yang mana? Mas dulu calon calon ketua umum Golkar yang sudah jadi dari Pak JK sampai Pak Airlangga enggak ada tuh istilah itu," ujar Bahlil.

"Apa karena kebetulan saja dia menteri kemudian dibilang intervensi? Ngga ada itu intervensi. Jadi gak ada," sambungnya.

Baca Juga: BREAKING NEWS: Bahlil Lahadalia Resmi Jabat Ketum Golkar!