Gubernur Lemhannas Ungkap Pilkada Aceh dan Papua Paling Rawan Konflik, Ini Sederet Pemicunya!

Suara.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Ace Hasan Syadzily membeberkan soal adanya wilayah yang memiliki kerentanan pada Pilkada Serentak 2024. Ada sua wilayah yang rentan yakni Aceh dan Papua.

Hal itu disampaikan Ace dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

"(Kerawanan) khususnya di wilayah Aceh dan 4 provinsi di Papua, serta di tingkat kabupaten/kota," kata Ace.

Menurutnya, hal itu sebagaimana hasil pemantauan dari mulai dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Strategis (Bais TNI), dan Polri.

Ia mengatakan, adanya hal itu dapat menyebabkan konflik vertikal dan horizontal di masyarakat. Untuk itu ia pun mendorong deteksi dan pencegahan dini.

"Kegiatan deteksi, antisipasi, dan pencegahan oleh para penyelenggara pemilu dan semua pemangku kepentingan," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia pun mengharapkan agar Pilkada 2024 bisa berjalan sesuai koridor.

"Sebuah keharusan agar Pilkada tidak hanya berjalan secara luber dan jurdil, tetapi juga melahirkan pemimpin dan kualitas demokrasi yang semakin meningkat," katanya.

Ia membeberkan, potensi bermasalah dalam Pilkada antara lain gangguan keamanan di Papua yang dilakukan oleh milisi Organisasi Papua Merdeka alias OPM. 

Baca Juga: Senang Gibran Buka Layanan 'Lapor Mas Wapres,' Uceng UGM: Lapor soal Nepotisme Boleh?

"Beberapa potensi bermasalah dalam Pilkada serentak antara lain gangguan keamanan di Papua yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata memiliki kerawanan yang tinggi. Yang kedua, kami tahu semua soal politik diperkirakan akan meningkat selain berupa benturan fisik," ungkapnya.

"Tiga ketidaknetralan ASN, TNI-Polri dan penyelenggara dalam Pilkada berpotensi mengganggu integritas pilkada,  menciptakan ketidakkepercayaan publik, dan memperburuk kualitas demokrasi.  Dan keempat gangguan Peretasan yang menyerang sistem cyber nasional atau pemerintahan termasuk sistem yang digunakan oleh KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pilkada dapat merusak legitimasi penyelenggaraan Pilkada. Selain itu, permasalahan pasangan calon tunggal di 37 kabupaten dan lima kotamadya perlu mendapat perhatian," sambungnya.